Fenomena pembunuhan politik di Filipina pada masa Pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo 2001-2006

MIRYANTI, Renny, Prof.Dr. Mohtar Mas'oed

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Hubungan Internasional)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena pembunuhan politik di Filipina. Dalam kurun waktu 2001-2006, masa pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo terjadi peningkatan pembunuhan politik yang sangat tinggi terhadap aktivis politik, terutama terhadap mereka yang diasosiasikan sebagai aktivis kiri atau kelompok sayap kiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode pustaka dengan memanfaatkan berbagai data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, media cetak, internet dan media massa online yang kompeten. Hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga faktor utama penyebab terjadinya gelombang pembunuhan yang sangat tinggi pada masa pemerintahan Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Pertama, kultur kekerasan yang ditoleransi dan diabaikan oleh pemerintah dan pejabat pemerintah. Kedua, deklarasi keadaan darurat pemberontakan dan darurat negara oleh Presiden Arroyo sebagai tanggapan terhadap konspirasi untuk menggulingkan pemerintah oleh oposisi arus utama dalam “aliansi taktis” yang terdiri dari pemberontak komunis (CPP-NPA), kelompok kiri progresif, sayap kanan, dan anggota dan mantan personel militer. Dibawah keadaan darurat negara, Presiden memerintahkan Militer untuk “mencegah dan menekan segala bentuk tindakan kekerasan yang tidak taat hukum” dengan target utama pemberontak komunis (CPPNPA) dan kelompok kiri progresif. Ketiga,”kebijakan perang total” terhadap pemberontak komunis dan pendukungnya setelah AS dan Uni Eropa memasukkan CPP-NPA dalam daftar kelompok teroris internasional yang harus diperangi sebagai bagian dari perang global terhadap terorisme yang dipimpin oleh AS.

The research aims to analyze the phenomena of political assassination in Philippine. Over recent years (2001-2006) in the government era of President Gloria Macapagal Arroyo reports an increased high number of assassination of political activist, predominantely those associated with leftist or left-oriented groups. For the research, the descriptive qualitative method is used for explaining. The data was collected from books, journals, newspapers, internet and another competent online media. The result of the research shows that there are three main factors caused the increasing number of political assassination in the government era of President Gloria Macapagal Arroyo. First, the widespread culture of violence that is tolerated and condoned by the government and officials. Second, declaration of state of rebellion and state of emergency by President Arroyo citing a conspiracy to overthrow the government by members of the mainstream opposition in “tactical alliance” with communist rebels (CPP-NPA), progresive leftist groups, rightist, and serving and former military personnel. Under the power stemming of the state of emergency, the President ordered the armed forces to “prevent and supress all forms of lawless violence” with the primary target of government action to be the communist rebels and the progresive leftist group. Third, “all out war” policy against the communist insurgency and it symphatizers after the United State of America and European Union added CPP-NPA to the list of Foreign Terrorist Organization as a part of global “war on terror” led by United States of America.

Kata Kunci : Kekerasan Politik,Filipina,Kebijakan Pemerintah,Presiden Gloria Macapagal Arroyo, Leftist Group, Communist Rebel, President Arroyo, State of Emergency, Political Assasination, Political Violence, Culture of Violence