Institusi Informal dan Kebijakan Publik di Aras Lokal :: Studi tentang Eksistensi dan Kontribusi Institusi Informal dalam Proses agenda Setting serta Implementasi Kebijakan Publik di Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

DARUMURTI, Awang, Dr. I Ketut Putra ErawanMA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tesis ini mencoba untuk membuktikan bahwa institusi informal dapat berperan dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, terutama pada tahapan agenda setting dan implementasi kebijakannya. Pendekatan institusi informal ini digunakan karena selama ini tidak banyak yang menganalisa peran institusi ini dan hanya memfokuskan pada pembahasan tentang partai politik, media massa dan kelompok kepentingan saja yang bisa mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Penelitian dilakukan di Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan jangka waktu selama 3 bulan dari November 2006-Februari 2007. Fokus penelitian dilakukan dengan melihat interaksi antara institusi informal dan institusi formal terlebih dahulu, baru kemudian menganalisa peran institusi informal dari interaksi yang terjadi tersebut. Ketika institusi formal tidak bisa secara maksimal melaksanakan perannya, maka sebagian perannya akan disubstitusi oleh institusi informal. Semakin besar kemampuan mensubstitusi peran, institusi informal semakin banyak memainkan perannya dalam kebijakan publik. Dari data diperoleh bahwa terdapat tiga institusi informal bertipe substitusi yang eksis di Desa Krecek yakni Nahdatul Ulama, HIPA dan Kelompok tani. Dari ketiga institusi informal tersebtu, NU menjadi institusi yang paling dominan diantara institusi informal lainnya. Norma, aturan serta nilai yang ada di dalam NU juga mempengaruhi individu yang menjadi anggota institusi informal lainnya. Hal ini terjadi karena sebagian besar penduduk, sekitar 90%, menjadi pengikut NU. Dengan kondisi seperti ini berbagai aspek kehidupan mampu dipengaruhi oleh NU. Institusi- institusi informal tersebut mempengaruhi proses agenda setting dengan masuk pada setiap streamnya dengan cara yang berbeda-beda. Pada awalnya NU masuk melalui problem streams ketika jaringan yang dimiliki belum terlalu kuat, akan tetapi saat ini institusi tersebut cenderung masuk melalui politics streams karena jaringannya yang begitu kuat. HIPA tidak masuk melalui streams yang ada, akan tetapi mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik tentang distribusi air, hal ini terjadi karena pada tahapan agenda setting institusi ini belum berdiri. Kelompok tani masuk dan mempengaruhi proses agenda settting melalui problem streams. Hal ini bisa dimengerti karena institusi ini tidak memiliki jaringan politik sekuat NU dan kondisinya juga dibawah dominasi NU. Ketika institusi informa l telah mempengaruhi proses agenda setting, maka dalam implementasinya juga akan ikut serta memainkan perannya. NU lebih banyak mempengaruhi implementasi public sevices tentang pendidikan, meskipun juga mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa. HIPA menjalankan peran distribusi air sedangkan kelompok tani memainkan peran pada substitusi peran serta distribusi pupuk dan pendampingan bagi petani.

This research is influenced by Gretchen Helmke and Steven Levitsky’s informal institution and comparative politics: A resarch agenda. I try to conect this course with the process of public policy making ( use John Kingdon’s theory about agenda setting in his book Agendas, alternative and public policy). Actually, this research is study about excistence and contribution of informal institution in public policy. An agenda setting in public policy is first step that must be done by government before they succes to create or making policy for their societies. There are many studies that discuss about that process only view the role of formal institution, interest group, or political party which have big influence in that process. The excistence of informal institution have not yet gotten a place in the term of discussion about agenda setting. Whereas the excistence of informal institution, that exist between society and formal institution, cannot be neglected. More over, if we talk in the level of village where interest group and political party cannot be deep influence in the heart of societies. With the position of informal institution between government and societies, if government and societies make interaction, we can conclude that informal institution will play it ’s role. If the place of interaction is happened in the developing country, it will give “bigger room” for informal institution to play it’s role. This research try to proove that informal institution can take role in which influence the making of public policy. Especially in the stage of agenda setting and implementaion of that public policy. Research is done in Krecek Village, Pare Kediri East Java, start from November 2006 till February 2007. Framework of this research include the interaction beetwen state and society that produce the substitutive informal institution. That condition could happened because formal institution can’t work consistenly in the village. Then, from that condition informal institutions have chance to influence the making of public policy. From the data can be taken that in this village there are three informal institution which have role in different area. That Informal institutions are Nahdatul Ulama ( NU), Himpunan pengguna air ( HIPA) and Kelompok Tani. NU became the most significance informal institution than the others. Norms, rules, values that exsist in this informal institution shape the behavior of individuals who become the members of other institutions. With this situtation, NU can influence many aspect of life in village, like politic, economy, social and culture. The fact that 90% of the societies in Krecek become the member of NU make this informal institution exist consistenly. All of informal institutions have role in the making of public policy. They take role in agenda setting by entering each of streams like problem stream, politic stream and policy stream. While in the implementation of public policy, NU takes a role in public services especially education, HIPA’s role is make resources distribution ( in this case is water), and kelompok tani takes a role in resources distribution which is needed by peasents. Keywords: Informal institution, role substitution , agenda setting

Kata Kunci : Kebijakan publik,setting dan implementasi,institusi informal, Informal institution, role substitution , agenda setting