Analisis kebutuhan biaya obat Puskesmas di Kabupaten Kapuas hulu

SIANTURI, Poltak P, dr. Kristiani, SU

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. Pembiayaan da

Latar belakang : Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Ketersediaan obat berkaitan langsung dengan sumber daya pengadaan obat yang dimiliki oleh suatu daerah, komitmen politik dan kemampuan Dinas Kesehatan dalam perencanaan dan usulan anggaran obat. Masalah yang sering terjadi dalam melayani masyarakat adalah kurangnya persediaan obat di puskesmas. Hal ini disebabkan kurangnya persediaan obat di gudang farmasi kabupaten (GFK) Kapuas Hulu, yang mengakibatkan distribusi ke puskesmas- puskesmas juga kurang. Tujuan : Mengetahui kebutuhan obat Puskesmas di Kapuas Hulu berdasarkan epidemiologi penyakit dan mengetahui besaran biaya obat yang dikeluarkan untuk pelayanan dasar di Puskesmas Metode Penelitian : penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus serta data penelitian berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menghitung kebutuhan biaya obat berdasarkan pola epidemiologi pada populasi di Kapuas Hulu dibandingkan kebutuhan biaya obat dengan metode konsumsi. Metode Kualitatif dilakukan untuk mengetahui kebijakan pembiayaan obat dan perencanaan kebutuhan biaya obat. Hasil : Kebutuhan obat rata-rata untuk setiap Puskesmas adalah 35 item obat untuk pengobatan 10 penyakit terbanyak dengan biaya obat berkisar Rp. 26.462.184,- sampai Rp. 33.813.958,- untuk satu Puskesmas dengan perhitungan menurut metode Morbiditas. Perhitungan ini tidak termasuk stok buffer, waktu tunggu, perkiraan kenaikan kunjungan, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Terdapat kesenjangan biaya obat dengan penghitungan menggunakan metode Morbiditas dibandingkan metode Konsumsi sebesar Rp.472.434,- sampai Rp. 6.026.260,-. Peran pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan obat merupakan kebijakan yang mendukung perubahan dalam pola pengadaan obat untuk mencukupi ketersediaan obat di Puskesmas. Kesimpulan : Perhitungan biaya obat dengan metode Morbiditas merupakan metode yang paling mendekati kebutuhan riil sesuai kejadian penyakit yang ada di masyarakat. Pengelolaan obat secara terpadu perlu dilakukan untuk mengatasi kekurangan obat di tingkat Puskesmas.

Background: Health sector development is directed to improve and maintain the quality of health care through ongoing utilization of human resource and medical infrastructure, as well as provision of affordable drugs for community. Drugs availability directly correlates with drugs supply resources which are possessed by certain local region, political commitment, and Health Department capacity in planning and proposing for drug budget. Among the frequently arising problems is undersupplied drug in community health centers. It is attributable to poor drug availability in the regency pharmacy depository office of Kapuas Hulu, which in turn cause drug shortage in community. Objective: The study aims were to estimate drug requirements at community health center in Kapuas Hulu based on diseases epidemiology and to determine the magnitude of drugs cost which is spent by the health center for basic medical care. Method: This was a descriptive research with case study design using qualitative and quantitative research data. The data was analyzed by comparing drug cost based on epidemiological pattern among population live in Kapuas Hulu with required drugs cost estimated by consumption method. Qualitative approach was employed to identify drug costing policy and planning. Result: Estimated using morbidity method, average drugs requirement in all health centers was 35 items for 10 most frequent diseases with amount of expense approximately Rp. 26.462.194,- to Rp. 33.813.958,- for one health center. This estimate, however, did not include the stock buffer, waiting time, a possibility of increased visit, population growth, etc. Compared with consumption method’s estimate which is at level of Rp. 472.434,- to Rp. 6.026 260,- this estimate apparently showed a distinct difference. Decision maker’s role to promote improvement in drug management is an important policy in supporting reformation of drugs provision scheme in order sustain drug availability at community health centers. Conclusion: Estimation of drugs cost using morbidity method is the most proximate approach of actual drugs needs based on disease incidence among the community. An integrated drug management has to be established to overcome the problem of undersupplied drug at health center level.

Kata Kunci : Pembiayaan Obat,Kebutuhan Obat, Drug Costing, Drug Requirement Estimat