Hubungan kesadaran hak reproduksi dengan penggunaan kontrasepsi :: Analisis data SDKI 2002-2003

DIAH P., Aline Ardhiani, dr. Siswanto A. Wilopo, SU.,MSc.ScD

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kes. Ibu dan Anak-Ke

Latar Belakang: Sebagai negara yang turut menandatangani ICPD di tahun 1994, Indonesia menyetujui bahwa keluarga berencana (KB) merupakan komponen kesehatan ibu yang harus diimplementasikan. Walaupun telah mendatangani perjanjian ICPD di tahun 1994, namun penerapan program KB di Indonesia lebih berorientasi pada pengendalian penduduk, tanpa memperhatikan hak reproduksi perempuan. Padahal KB sebetulnya dapat menjadi sarana untuk memberdayakan perempuan dengan memungkinkan mereka untuk menentukan jumlah dan waktu kelahiran anak Penggunaan kontrasepsi sebagai upaya pasangan untuk merencakan, menjarangkan dan membatasi kelahiran menunjukkan partisipasi istri yang dianggap telah sadar akan hak reproduksinya. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara sadar hak reproduksi dengan penggunaan kontrasepsi. Hipotesis: Semakin tinggi sadar hak reproduksi, semakin tinggi penggunaan kontrasepsi. Metode penelitian: Rancangan penelitian ini adalah studi observasional dengan pendekatan studi cross-sectional. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah SDKI 2002-2003. Berdasarkan kriteria inklusi, perempuan pada usia reproduksi terbagi menjadi dua yakni, pakai KB 9084 responden dan tidak pakai KB 2201 responden. Penggunaan kontrasepsi merupakan variabel dependen, sedangkan sadar hak reproduksi menjadi variabel independen. Pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anak diperhatikan sebagai variabel pengganggu. Analisa data meliputi univariabel dengan menyajikan tabel distribusi frekuensi, bivariabel dengan tabel 2x2 dan multivariabel dengan logistic regression. Hasil: Responden dengan skor tinggi pada hak menentukan sendiri waktu untuk bereproduksi memiliki kemungkinan 1,8 kali lebih besar untuk menggunakan kontrasepsi (OR=1,8; CI 95%=1,52-2,14). Responden yang memiliki skor tinggi untuk hak informasi secara signifikan menggunakan kontrasepsi modern 1,3 kali lipat dibandingkan dengan responden yang memiliki skor rendah (OR=1,3; CI 95%=1,07-1,6). Penggunaan pelayanan pemerintah dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi sebesar 2,8 kali (OR=2,8; CI 95%=2,19-3,62) daripada penggunaan pelayanan bukan dari pemerintah Kesimpulan: Hak reproduksi yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi adalah hak menentukan sendiri waktu bereproduksi, hak mendapatkan informasi, dan hak mendapatkan pelayanan KB. Setelah dilakukan stratifikasi, maka variabel pendidikan, pekerjaan dan jumlah anak tidak signifikan sebagai variabel pengganggu.

Background: As a country which was participated in signing The International Conference on Population and Development (ICPD), Indonesia agrees to implement family planning as a program to protect maternal health. Although Indonesia has been signed it since 1994, and has demographic law including some of ICPD policies, but it is not complete and without specific explanation about reproductive right. Reproductive rights showed by contraceptive use as couple decision making to planning, spacing and limiting birth. Objective: Main objective to know relationship between awareness of reproductive rights and contraceptive use. Method: Research design was observational study with cross-sectional approach. Source of data used Indonesia Demographic and Health Survey 2002-2003. Based on inclusion criterion women on reproductive age (20- 34 years old) respondents were divided into two categories: 9084 modern contraceptive user respondent and 2201 non-user respondent. Contraceptive use was as dependent variable and awareness of reproductive rights was as dependent variable. Education, employment, and parity were as confounding variables. Analytical data included univariable with distribution of frequency table, bivariable with table 2x2 and multivariable with logistic regression. Result: Higher score of right relating to reproductive self-determination and free choice of maternity will increase opportunity to use contraceptive (OR=1,8; CI 95%=1,52-2,14). Higher score of right to receive information about reproductive health will increase opportunity to use contraceptive (OR=1,3; CI 95%=1,07-1,56). Right to the highest attainable standard of health showed that those who received health services from public sector would increase use of contraceptive 2,8 higher (OR=2,8; CI 95%=2,19- 3,62). Conclusion: Reproductive rights related to contraceptive use are the right relating to reproductive self-determination and free choice of maternity, the right to receive information about reproductive health and right to the highest attainable standard of health. Meanwhile, education background, employment and parity are not significant as confounding factors.

Kata Kunci : Kontrasepsi,Hak Reproduksi, Reproductive rights, family planning