Manajemen Program Revitalisasi Posyandu di uskesmas Kabupaten Bungo Propinsi Jambi

YUNARDI, dr. Kristiani, SU

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang. Krisis multi dimensi berdampak pula terhadap penurunan kinerja posyandu, penurun aktifitas kader, dan rendahnya partisifasi masyarakat. Pemerintah telah menetapkan kebijakan Revitalisasi Posyandu melalui SE No.411.3/536/SJ/1999 dan SE Mendagri No.411.3/1116/SJ/2001 guna meningkatkan kembali peran dan fungsi posyandu. Di Kabupaten Bungo, pelaksanan revitasasi posyandu dilaksanakan tahun 2004/2005 bersumber dari dana PKPS-BBM, yang diterima langsung oleh puskesmas. Sejauh ini belum ada evaluasi pelaksanaan kegiatan revitalisasi posyandu. Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program revitalisasi posyandu di puskesmas Kabupaten Bungo. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pengambilan data sesaat (cross sectional), menggunakan metode kualitatif. Unit analisis adalah puskesmas, dengan subjek penelitian: kepala seksi Promkes dinas kesehatan, petugas puskesmas, kepala puskesmas, ketua Pokjanal posyandu kecamatan, Bidan di Desa dan ketua kader posyandu. Data primer diperoleh dari wawancara, FGD, telaah dokumen dan observasi di posyandu. Hasil Penelitian. Ketersediaan input masih terbatas, dana hanya dari PKPS-BBM, sementara dana posyandu melalui PKK desa belum direalisasikan untuk kebutuhan posyandu. Pengelola memiliki tugas rangkap (lebih dari 2), sementara pedoman yang digunakan belum bermuatan lokal. Delapan puluh persen (80%) belum melakukan proses perencanaan dengan baik, tidak mengikuti azas perencanaan. Pengorganisasian tugas dari atasan ke bawahan 60% belum berjalan dengan baik. Pergerakan-pelaksanaan belum berjalan baik, kurangnya komunikasi/motivasi atasan kepada bawahan, kurangnya komunikasi dengan lintas sektor. Pengawasan dan pembinaan oleh dinas kesehatan ke puskesmas (80%) belum berjalan. Pembinaan bidan di desa oleh puskesmas 80% tidak dilaksanakan, sementara pembinaan bidan di desa di posyandu sudah berjalan, meskipun mutu pembinaan masih diragukan. Setelah revitalisasi hasil D/S dan strata posyandu tidak mencapai target. Proses manajemen yang baik mendatangkan hasil yang baik. Kesimpulan. Revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bungo belum meningkatkan partisipasi dan pengembangan posyandu

Background. The multidimensional crises have obiously caused the decline in the performance of integrated health service post, cadres’ activities, and community participation. The goverment has established policies concerning the integrated health sevice post revitalization program through SE No. 411.3/536/SJ/1999 and SE of minister of Internal Affairs No. 411.3/1116/SJ/2001, which aimed to enchance the roles and function of integrated health service post. In Bungo District, the implementation of the integrated health service post revitalization program was conducted in 2004/2005. Its finacial resources were obtained from PKPS-BBM fund. Which was direcly given to health centers. Yet, up to this day, the implementation has not been evaluated. Objective. The objective of this research was to evaluate the integrated health service post revitalization program in health center in bungo District. Method. This research was a descriptive researh, with cross sectional design, using qualitative method. The uni analysis was health center. The research subjects were head of health promotion section of Bungo District Office. Heath officers of health centers, health of centers, coordinators of Pojanal of municipality’s integrated health service post, village midwives, and head integrated service posts’ cadres. Data were obtained through interviews, focus group discussions, document analysis, and observations at integrated health services post. Result. The availability of revitalization inputs was still limited. Its finacial resources were obtained only from PKPS-BBM fund, while the financial from village PKK mistake using it. The program coordinator had to do multi-tasks, while the guidance was no yet adjusted to local conditions. Eighty percent (80%) of health centers have not formulation good planning for the program. Task organization from to subordinates (80%) was not well managed. There was lack of communication/motivation from superiors to subordinates, besides the lack of cross sectional communication. Monitoring and supevision by District Health Office to health centers (80%) have not well-conducted, while the supervision toward village midwive by health centers (80%) has not been implemented. Nevertheless, the supervision towards village midwives integrated health service post has been carried out, although in vague quality. After the revitalization program was implemented, the result of D/S and integrated health service post stratification did not achieve the expected target. Conclusion. The implementation of integrated health service post revitalization program in Bungo District has not enhanced the participation and stratification of integrated health service post.

Kata Kunci : Layanan Kesehatan,Program Revitalisasi Posyandu