Koordinasi Stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari

SUSANTIE, Niluh Gede, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang. Kemitraan merupakan cara paling utama dalam mengatasi keterbatasan sumber pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat. Disamping memperluas cakupan program, kemitraan bisa mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai stakeholder sehingga lebih dapat berkontribusi dalam kegiatan yang berskala besar. Tingginya angka morbiditas dan mortalitas akibat HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari telah memaksa pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah bekerja bersama untuk menanggulangi penyakit itu. Penelitian ini ingin mempelajari bentuk-bentuk kegiatan koordinatif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, pola komunikasi dan kemitraan antara stakeholder. Metode. Studi kasus ini dilakukan di Manakwori bulan Februari-April 2007. Informan adalah stakeholder Bupati, Ketua BAPPEDA, Kepala Dinas kesehatan Kabupaten, Dinas pemberdayaan Wanita), dan ketua DPRD dan ketua Komisi D, Ketua dan Staf KPAD, Direktur RSUD, Petugas klinik VCT dan LSM peduli HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari (ketua peduli HIV/AIDS). Subjek penelitian yang dipilih adalah stakeholder sebagai pengambil kebijakan dan memiliki informasi yang dibutuhkan karena kedudukan mereka dan tugas spesifiknya. Hasil. Kegiatan-kegiatan koordinasi telah dilakukan baik dalam upaya preventif sampai pada kuratif. Kegiatan-kegiatan sebagian bersar telah melibatkan banyak pihak. Komunikasi formal merupakan pola yang umum dalam kegiatan AIDS. Pola ini tampaknya berdampak pada intensitas partisipasi statkeholder. Perbedaan persepsi antara stakeholder masih terjadi karena banyak barier komunikasi di antara lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Lembaga swadaya lebih berjalan sendiri-sendiri ketika mereka memiliki dana yang besar. Hubungan kemitraan antar lembaga didominasi pola yang informal. Hubungan formal cenderung dikaitkan dengan pembiayaan dan donasi program. Kesimpulan dan Saran. Kemitraan dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV/AIDS masih bersifat informal dan banyak mengalami hambatan operasional. Penelitian ini menyarakan agar KPAD memiliki seorang pelaksana yang mampu mengelola kemitraan secara berkelanjuntan. Staf koordinator ini bersifat full time, memiliki pengalaman di lembaga swadaya dan memiliki keterkaitan dengan penderita HIV/AIDS.

Background. Partnership represent the way of most important in overcoming limitation of governmental source and society in activitys of health of society. Beside extend program coverage, partner can collect the source of from various stakeholder so that more contribution in big scale activity. Number height of morbiditas and of mortalitas effect of HIV/ AIDS in Sub-Province of Manokwari have forced government and institutes non government work together to overcome that disease. This research wish to study forms activity of coordinatif in prevention and treatment of HIV /AIDS, communications pattern and partner among stakeholder. Method. This Case study is done in Manokwari month of Februari-April 2007. Informan is stakeholder; Regent, Chief of BAPPEDA, Head On duty health of Sub-Province, On duty enableness of woman, and chief of DPRD and Commission chief of D, Chief and Staff of KPAD, Director of RSUD, Officer of clinic of CVT and of LSM care HIV/ AIDS in Sub-Province of Manokwari ( chief care HIV/ AIDS). Subjek Research the selected is stakeholder as taker of policy and have required information because dimiciling them and its specific duty. Result. Activitys of coordination have been done by goodness in the effort preventif come up with curatively. Activitys most have entangled many side. Formal communications represent common pattern in activity of AIDS. This Pattern seems affect at participation intensity of stakeholder. Difference of perception among stakeholder still happened because many communications barier among government agencys and private sector. Self-Supporting institute more walk by its self when them have big fund. Partner relation between institute predominated by informal pattern. Formal relation tend to be related to program donation and defrayal. Conclusion and suggestion. Partner in activity of treatment of HIV/AIDS still have the character of informal and experiencing of many operational resistance. This research suggest that KPAD have a executor capable to manage partner on an ongoing basis. This coordinator staff have the character of full timely, owning experience in self-supporting institute and have related to patient of HIV/ AIDS.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan, Pencegahan HIV/AIDS, Koordinasi Stakeholder