Evaluasi proses pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kabupaten Lima Puluh Kota

SEPTINO, Tien, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang Masalah: Keluarga yang tidak mendapat pelayanan perkesmas merupakan beban sosial dan ekonomi serta dapat berdampak buruk terhadap masyarakat lainnya. Pemerintah memiliki tanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat dan memberikan akses ke pelayanan kesehatan terutama bagi keluarga yang memiliki hambatan untuk mencapai pusat-pusat pelayanan kesehatan. Penduduk rawan ini telah menjadi salah satu bagian sasaran program perawatan kesehatan masyarakat di puskesmas. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kinerja program perawatan kesehatan masyarakat yang rendah. Cakupan dari program ini di tingkat kabupaten pada tahun 2004 dan 2005 berturut-rurut 54% dan 56%. Hasil ini menjadi perhatian karena banyak kegiatan tampaknya telah dilaksanakan, tetapi hasilnya masih rendah. Mengingat pelaksanaan lapangan dari program perkesmas adalah indikator dari eksistensi pusat kesehatan masyarakat, maka penelitian ini bermaksud mempelajari langkah-langkah pelaksanaan program ini di lapangan dan bagaimana ia dikelola di tingkat puskesmas. Metode Penelitian: Studi kasus ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pimpinan puskesmas, kepala dinas dan kepala subdinas pelayanan kesehatan. Diskusi kelompok terpadu dibuat kepada 12 orang perawat koordinator dan bidan desa. Data sekunder dengan cek dokumen di dinas kesehatan dan puskesmas. Hasil: Studi ini memperlihatkan bahwa disamping cakupan rata-rata di empat perkesmas baru mencapai 55%, pelaksanaan program ini baru sebatas kegiatan rutin yang administratif. Pelayanan perawatan masyarakat belum memiliki standar asuhan keperawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Kegiatan sangat tergantung pada program pusat. Jika tidak ada projek, maka kegiatan tidak ada. Perencanaan program yang masih terkotak-kotak berkaitan ego program vertikal. Pelaksanaan yang belum disertai uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang secara tertulis memberikan peluang penyimpangan dalam pelaksanaan program. Perawat koordinator masih belum memiliki pendidikan keperawatan dan keterampilan klinik. Kegiatan-kegiatan dilaksanakan lebih pada kepentingan surat perjalanan dinas. Kesimpulan dan Saran: Penelitian ini membuktikan bahwa kegiatan public health nursing baru dilaksanakan sebagai sebuah formalitas administratif. Kegiatan-kegiatan itu dikelola secara seadanya dan belum terdukung secara operasional sesuai kebutuhan layanan bagi keluarga rawan. Hasil ini menyarankan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyamakan persepsi tenaga kesehatan di puskesmas tentang pengelolaan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (public health nursing). Pengelolaan yang terintegrasi dalam program-program lain kiranya dapat dijadikan model bagi pengembangan di masa yang akan datang.

Background: Families with health problems who have no health servie access is social burden and deteriorate community’s quality of life. Government health facilities are responsible for protect the public from diseases and provide health care access to primarily vulnerable groups who have constrants to reach health centers. Public health nursing program has been one of the puskesmas’s main activities in Lima Puluh Kota District. However, the implementation of this program showed the lack of its strengths. Program coverages in 2004 and 2005 are 54% and 56%. Considering the importance of this issue, this study examines the management proceses that involve activities at puskesmas and district health office levels. Method: This case study took place in February to May 2007 in four of the 19 puskesmas in the district. The four puskesmas were chosen for its contrast difference in publich health nursing performance. It uses data from an indepth interview of puskesmas managers, district health officer and deputies for medical services. A focused group discussion was conducted to 12 coordination nurses and midwives who involved in public health nursing in the area. Puskesmas archives and official report are also used as a secondary data. Findings: This study shows that a part from the low coverage of 55%, the implementation of the program represents the simplistic routine administrative activities. Home care practice does not have case management guideline for continuity program. The activities depend on the availability of ministry of health program in the central government. If there is no central program, home care visits are not done. Planning of activities remain under specific vertical programs. The staff who involve in the program work in other operational unit such as maternal and child health, health promotion, and control of communicable diseases. The new tradition of making integrated activities among programs has not been there. Puskesmas level coordinator for public health nursing activities are not yet recruited fultime so that the organization of work and standard were not developed. Conclusions and Suggestions: This study concludes that public health nursing activities are characterized by its administrative formality. It shows the lack of operational support for the need of the vulnerable families. Home care visits and their follow ups are organized in a simplistic mode, contrary to the complexity of the problems. The study recommends that district health office and local government need to have a same perception on the importance of home care activities and the need of better management to make field activities possible. Integrating public health nursing into existing vertical programs could be an alternative model development in the future.

Kata Kunci : Layanan Kesehatan,Perawatan Kesehatan Masyarakat,Puskesmas, Public Health Nursing, Evaluation