Evaluasi Sistem Perencanaan Program Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

AZWANI, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang,Pelaksanaan kegiatan adalah kunci dalam pemecahan masalah di daerah. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa program melaksanakan kegiatan sebatas yang rutin. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan dilakukan bidang secara sendiri-sendiri. Anggaran sering turun terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi seolah-olah dipaksakan. Kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan program yang dikelola oleh dua bidang atau lebih biasanya justru tidak terlaksana. Salah satu sebab utama dalam kegagalan pelaksanaan itu adalah proses perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses kerja yang terus menerus yang meliputi pengambilan keputusan yang bersifat pokok dan penting dan yang akan dilaksanakan secara sistematis. Perencanaan menjadi lebih penting jika hendak mengajukan anggaran. Permendagri No. 13 tahun 2006 diharapkan lebih banyak melibatkan unsur masyarakat dalam proses penetapan APBD, dibandingkan dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Tujuan,Penelitian ini mengevaluasi sistem perencanaan program kesehatan di dinas kesehatan Kota Pangkalpinang. Pertanyaan difokuskan pada apakah perencanaan itu telah dikelola secara utuh pada tingkat dinas kesehatan. Metode,Rancangan penelitian ini adalah studi kasus. Data bersifat kualitatif dan dikumpulkan melalui wawancara. Informan terdiri dari 7 orang yang terdiri dari kepala dinas serta kepala bidang-bidang. Sumber data yang lain terdiri dari dokumen. Pengumpulan data dilakukan bulan April dan Mei 2007. Hasil, Sebagian besar langkah perencanaan berjalan rutin sebagai tuntutan pengajuan anggaran. Perencanaan program masih terpisah-pisah yang tidak terkoordinasi. Kepala bidang memiliki pengaruh yang besar dalam pengerjaan perencanaan. Perencanaan hanya melibatkan sedikit staf. Program yang melibatkan lebih dari satu bidang sering tidak mendapat perhatian dalam perencanaan karena kesalahan tafsiran dalam hal siapa yang seharusnya menangani program itu. Kesimpulan: Perencanaan dinas merupakan gabungan dari masing-masing program dan bagian, yang dikelola oleh kepala-kepala bidang, dan dikerjakan sebagai tuntutan rutin pengajuan anggaran. Penelitian ini menyarankan agar dinas kesehatan membentuk bidang khusus perencanaan program yang berfungsi merangkum dan mengevaluasi semua proses perencanaan program dari setiap bidang dan bagian. Bidang ini dibuat agar koordinasi vertikal maupun horizontal lebih baik.

Background. Implementation of activities is the key to solve problems in a region. However, the factual condition in the field indicates that the activities are only limited to routine ones. They are carried out by each of the existing divisions. In addition, the budgets are often delayed that the implementation of the activities seems to be a half-hearted work. The activities, that are related to a program and implemented by two or more divisions, usually end in failure. One of the main reasons causing such a failure is related to the planning process. Planning as an ongoing work process which involves making key and important decisions that will be carried out systematically. It becomes more important when making a budget proposal. The regulation of the minister of internal affairs No. 13 of 2006 requires more participation of the community in the process of regional budget in comparison with the decree of the minister of internal affairs No. 29 of 2002. Objective. This study was aimed to evaluate the planning system of health programs at the health office of Pangkalpinang city. The question of study was focused on whether the planning had been fully administered at the health office level. Method. The design of this study was a case study. The data were qualitative and were collected from interviews. There were 7 individuals as study informants consisting of the head of health office and the heads of health office divisions. Other data were obtained from document sources. The data were collected during a period from April to May in 2007. Result. Most of the planning procedures were routine tasks as required in the budget proposals. Programs were still planned separately and lack of coordination. The head of divisions had strong influence in the planning of programs and the planning process only involved limited number of staffs. Programs that involved more than one divisions often lack of attention during the planning process due to misinterpretations about whom should handle them. Conclusion. Institutional planning of the health office was a combination of programs from all of its divisions which were handled by division heads and were carried out as routine requirements in the budget proposals. As the suggestions from this study, it would be better for the health office to establish a special division specializing in program planning. This new division would be responsible for summarizing and reviewing all program planning processes in every division. This division would ensure better vertical and horizontal coordination.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Sistem Perencanaan Program,Dinas Kesehatan,Health office, program planning, implementation, budget proposal, coordination