Persepsi Akper swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap sistem regulasi pendidikan tenaga kesehatan di bawah Departemen Kesehatan Republik Indonesia

ARKA, Bagus Putu, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Akademi Keperawatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, melalui Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes). Semua Akper memiliki ijin penyelenggaraan secara resmi, Akper swasta bernaung dibawah Yayasan yang dikuatkan oleh Akte Notaris dan terdaftar. Akper memiliki gedung sendiri, biaya penyelenggaraan pendidikan bersumber dari masyarakat. Akper berada di bawah pembinaan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Di era globalisasi merupakan suatu tantangan terhadap para lulusan, para lulusan dituntut mampu berkompetisi. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah merupakan payung hukum dalam pengelolaan pendidikan. Peraturan yang selama ini sifatnya sentralistik, kaku dan sulit bagi Akper untuk berkembang. Adanya otonomi daerah, diharapkan bisa membangun situasi yang lebih baik kompetatif bagi institusi Akper. Penelitian ini mempelajari penyelenggaraan Akper swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta, bagaimana persepsi pengelola Akper terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah akibat berlakunya otonomi daerah. Rancangan penelitian adalah studi kasus, menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Secara singkat hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan pemerintah masih bisa diterima, meskipun masing-masing Akper menanggapinya berbeda-beda. Semua Akper keberadaannya legal, karena mereka sudah memiliki ijin resmi dalam pengelolaan pendidikan. Masih ada perbedaan persepsi dalam pembinaan, sebagian besar menyatakan masih ingin dibina oleh Depkes, yang lain ingin dibina oleh Depdiknas, dengan alasan supaya Akper bisa lebih berkembang. Peraturan dianggap masih tumpang tindih serta masih bersifat sentralistik. Sebagian besar Akper masih bertahan untuk melaksanakan Program Diploma III, dengan alasan pasar kerja masih membutuhkan tenaga vokasional. Ada dua istitusi kesehatan (STIKES), dengan alasan menyiapkan tenaga profesional secara dini dalam menghadapi era globalisasi. Kesimpulan, peraturan pemerintah masih bisa diterima, masih ada sikap yang berbeda dalam pembinaan Akper. Sebagian besar Akper masih ingin menyelenggarakan Program Diploma III, yang lain menginginkan Akper dikonversi menjadi STIKES. Peraturan yang sentralistik dianggap tidak sesuai lagi, peraturan harus lebih desentralistik. Saran, peraturan yang sentralistik dianggap tidak sesuai, maka peraturan supaya lebih desentralistik. Konversi Akper ke STIKES dilaksanakan secara bertahap, penerapan pembinaan dari Depdiknas harus dilakukan lebih cepat dan mendapat perhatian segera.

Nursery Institute (Akper) that organize by government nor private got their organization permit from Health Departement Republic of Indonesia, through it is Health Force Education Center (Pusdiknakes). All Akper own a legally organization permit, private Akper shelter under Foundation which enforced by Notariat Document and enlisted. Akper has it is own building, organization financing comes from society. Akper establishment under Health Departement Republic of Indonesia in the global era, it is a challenge toward it’s alumnus, that they have to be able to compete. Government regulation are an umbrella of law in organizing the education. Reguation that is sentralistic by nature all along, stiff and difficult for Akper to develop or expand with local area autonomy, it is expected to build a better competitive situation for Akper. This research study on private organizing in DIY, to learn how Akper organizer perceive about new regulation issued by government in result of local autonomy implementation. This research design was case study, using primary and secondary data through interviews, observation and documents study. In brief, the result of this research shows that the government’s regulation is still applicable, although each Akper has different perceive. All Akper are legal, because they have already got the legal license from the education management. There are different perception in the guidance, mostly state that they want to be coducted by the Departement ol Education as they will be able to develop, and the regulation is considered to be overlappins and centralistic. Most Akper maintain to run the Diploma Program with the reason that the workins world still need the vocational workers. There are two institutions which state that Akper needs to be converted to be “Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES)” to prepare professional workers in early time to face the globalization. In conclusion, the government’s regulation is still applicable there are some different abtitude in conductions Akper, most of Akper want to hold the Diploma Program, the others want to convert Akper to become STIKES, and the regulation should be more decentralistic. I suggest that the centralistic regulation is considered to be non applicable, so that it wold be better that the regulation is more decentralistic. The Akper coversion to STIKES should be hold step by step, the application of the conduction from the National Education Departement should be held and noticed as soon as possible.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Regulasi Pendidikan Tenaga Kesehatan,Persepsi, Regulation, Management of education