Analisis kesiapan RSUD Kota Bandung dalam rangka menuju Badan Layanan Umum Daerah ditinjau dari akuntansi keuangan

SUPRIATNA, Dadan, Agastya, SE.,MBA.,MPM

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Manaj. Rumah Sakit)-

Latar Belakang: Peraturan Pemerintah no.23 tahun 2005 merupakan peluang untuk rumah sakit menjadi BLU yang lebih otonom dalam manajemen keuangan. Sehingga hambatan yang selama ini ada diharapkan bisa teratasi dan kinerja pelayanan meningkat. Perubahan status rumah sakit menjadi BLU nampaknya menjadi prioritas berbagai RSUD saat ini. Namun dalam proses perubahan tersebut dibutuhkan berbagai persiapan untuk bisa memenuhi persyaratan BLUD tersebut. RSUD Kota Bandung sebagai rumah sakit umum milik Pemerintah Kota Bandung, berkomitmen dengan peluang tersebut untuk berubah status menjadi BLUD untuk hal ini diperlukan langkah-langkah persiapan. Persyaratan BLU terdiri dari persyaratan Substantif, teknis, dan administratif. Tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui kesiapan RSUD Kota Bandung sesuai persyaratan menjadi BLUD, b. Untuk mengetahui pendapat dan tanggapan Pemda dan Legislatif terhadap RSUD Kota Bandung dalam menuju BLUD, c. Untuk mengetahui faktorfaktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kesiapan RSUD Kota Bandung dalam menuju BLUD. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan kajian studi kasus dengan menggunakan metode analisis deskriptif secara kualitatif. Subjek penelitian ini adalah: Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan Keuangan, Koordinator Penyusunan Program, Bendaharawan, staf keuangan, pejabat pemda dan DPRD Kota Bandung. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, data skunder diperoleh dari pengamatan terhadap dokumen administrasi keuangan dan dokumen lainnya yang dibutuhkan serta hasil yang telah dicapai. Hasil Penelitian: RSUD Kota Bandung merupakan sarana pelayanan bidang kesehatan; kinerja pelayanan setiap tahun menunjukkan trend meningkat seperti BOR, jumlah kunjungan; namun tenaga ahli akuntansi belum ada; pendapatan setiap tahun meningkat, jumlah asset rumah sakit belum diketahui karena belum dihitung, cost recovery mampu menopang biaya operasional, belum ada analisis rasio keuangan; dokumen pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja belum ada, SOTK, LAKIP sudah ada, SIM RS belum berjalan, Renstra belum mengacu ke Renstra Bisnis, laporan keuangan baru realisasi anggaran, Standar pelayanan minimum belum lengkap. Komitmen dan dukungan stakeholder baik. Kesimpulan: Kesiapan RSUD Kota Bandung terhadap persyaratan BLUD diasumsikan baru mencapai 66,67%; mempunyai peluang untuk menjadi BLUD namun penerapannya harus bertahap sesuai dengan kemampuan persyaratan; seperti berstatus BLUD bertahap dulu.

Background: Government Regulation No. 23/2005 is an opportunity for hospital to be Public Service Agency that is more autonomous in financial management. Therefore, obstacle exist during this time is expected to can be solved and its service performance can be improved. Status change from hospital to Public Service Agency seems to be priority of several Local Hospital now. But such change process needs various preparations to be able to meet requirement of Local Public Service Agency. Bandung Local Hospital as public hospital owned by Bandung City Government has commitment with such opportunity to change its status to be Local Public Service Agency; therefore it needs preparation steps. Requirement of Local Public Service Agency consists of Substantive, technical and administrative requirements. Research Method: This research is case study review using descriptivequalitative analysis method. The research subjects are: Director, Sub Department Officer, Section Officer, Financial Department Officer, Program Arrangement Coordinator, Treasurer, financial staff, local government officer and Local Parliament of Bandung City. Data was obtained from in-depth interview and observation to financial administration document and other documents needed. Research Result: Bandung Local Hospital is health service agent; yearly service performance shows increasing trend such as BOR, visitation number; accounting staff has not been exist; yearly income increases; hospital asset has not been known because it has not been calculated, cost recovery may support operation cost, there have no financial ratio analysis; promissory note to improve performance has not been exist, SOTK, LAKIP have been exist, SIM RS has not work, Strategic Plan has not refer to Business Strategic Plan, there is only budget realization in financial report, minimum service standard has not been complete. Stakeholders’ commitment and support have been well. Conclusion: Readiness of Bandung Local Hospital towards requirement of Local Public Service Agency is assumed to achieve 66.67%; it has opportunity to be Local Public Service Agency, but the implementation must be step-by-step according to capability of requirement; formerly it looks like to have status of Local Public Service Agency step-by-step.

Kata Kunci : Manajemen Rumah Sakit,Akuntansi Keuangan,Badan Layanan Umum Daerah, Readiness of Local Public Hospital, Local Public Service Agency