Pelaksanaan perpanjangan hak guna bangunan pada Perum Perumnas di Kabupaten Sleman

SIMANIHURUK, Lady Ita Larosa Boru, Prof.Dr. Sudjito, SH.,M.Si

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Pelaksanaan Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Pada Perum Perumnas Di Kabupaten Sleman dalam rangka memperoleh jaminan kepastian hukum mengenai hak atas tanah yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 19 UUPA (UU Nomor 5 Tahun 1960), meskipun bukan merupakan kegiatan pendaftaran. Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak merubah data fisik dan data yuridis, karena perubahannya hanya pada jangka waktu berakhirnya sehingga perlu diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang baru oleh Kantor Pertanahan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996 terhadap perpanjangan Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan dan bagaimanakah peranan dari Perum Perumnas dalam pelaksanaan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan. Penelitian ini, adalah penelitian analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan berdasarkan kualitas kebenarannya. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, dimana Perum Perumnas membangun komplek Perumnas Condongcatur dan Perumnas Minomartani. Nara sumber yang benar memahami praktik pelaksanaan perpanjangan Sertipikat Hak Guna untuk diwawancarai yaitu pihak dari Kantor Pertanahan dan Perum Perumnas, dan pihak-pihak yang terkait seperti Kantor Pemerintah Desa Condongcatur dan Minomartani, dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Katamso Ahmad Dahlan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Kabupaten Sleman sesuai Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996 atas permohonan sebagian besar permohonannya tidak diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan. Kantor Pertanahan pun masih memperbolehkan mengajukan permohonan bahkan 1(satu) hari sebelum berakhir jangka waktunya, dengan pertimbangan mendukung pemegang hak atas tanah untuk mempertahankan haknya. Perum Perumnas juga tidak melaksanakan peranannya dalam hal pemberian persetujuan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf d PP Nomor 40 Tahun 1996.

Implementation of Prolonging of Certificate on the Right of Building Use (Sertifikat Hak Guna Bangunan) At Perum Perumnas In Kabupaten Sleman to have a law certainty assurance toward rights of land owner and it can’t be separated from the regulation of Section 19 UUPA (UU No 5 Tahun 1960), even though, not in registration activity. The implementation of prolonging of the certificate can be in the position of guarantee right object, because the changing and deleting the right of building use should be registered so it will fulfill publicity principle. This research’s purpose is to know about the implementation of Certificate on the Right of Building Use and how the role of Perum Perumnas in this implementation in order to prolonging Certificate on the Right of Building Use (Sertifikat Hak Guna Bangunan). This research is a qualitative analyze research to analyze the problems which is community and make selection of the result. This research was done in Sleman Regency, where it is lied Perumnas Condongcatur and Perumnas Minomartani which were built by Perum Perumnas. The informant who understands about the implementation of prolonging Certificate on the Right of Building Use in field is the person who works in a case at land affairs office and Perum Perumnas, and informant from Government Office in Condongcatur Village and Minomartani, and BRI Bank from branch office of Katamso Ahmad Dahlan. The data which are found in this research were analyzed in qualitative stream to find the answer from the problem arouse. The result of this research, the researcher find the conclusion that the implementation of the prolonging of Certificate on the Right of Building Use, most of them haven’t implemented Section 27 Verse (1) PP No 40 Tahun 1996, because from land affairs office, it is still legal to propose even one day before, in considering to give a support to the land owner right to maintain their rights and from Perum Perumnas who is not fulfill its’ role as Section 26 Verse (1) letter d PP No 40 Tahun 1996, that is to give the proposal of agreement in prolonging Certificate on the Right of Building Use by the user of Perum Perumnas.

Kata Kunci : UUPA,Hak Guna Bangunan,Perum Perumnas, prolonging of Certificate on the Right of Building Use