Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Propinsi Bali

RITONGA, Vera Triyanti, Sularto, SH.,CN.,MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Bali sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan pelaksananya dan faktor-faktor apakah yang menjadi kendala/ hambatan dalam pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan nara sumber. Data sekunder diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Bali, belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan pelaksananya. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala/ hambatan dalam pelaksanaan pengawasan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Bali adalah tidak adanya dana operasional, keberadaan sumber daya manusia, adanya beberapa notaris baru yang tidak menyerahkan Berita Acara Sumpah/ Janji Jabatan Notaris, kurangnya koordinasi antara Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi Bali, serta kurangnya minat ekstern untuk mendorong kinerja daripada Majelis Pengawas Daerah.

This research aimed to find out whether Area Supervisor Committee in Bali Province had conducted its tasks and obligation as it had ruled out in Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 concerning the Notary Official and also the other codes of conduction and what is factors became obstructions/ obstacles in conducting the notary supervision by the Area Supervisor Committee in Bali Province. This research did by empirical juridical approach, which utilized in this research is primary data and secondary data. Primary data were obtained through interview with resource person and responder. The secondary data obtained throught examination on primary, secondary, and tertiary legal materials. A qualitative analysis was applied to analyze all data collected. The result of this research shown that notary supervision conduction by Area Supervisor Committee in Bali Province, had not fully appropriated with their tasks and authorities included in the Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 concerning the Notary Official. While the obstructed factors ini this notary supervision conduction by Area Supervisor Committee in Bali Province was because lack in operational funding, the existence of the human resources, some of new notary had not submitted the Notary Official Sworn Minutes, lack of coordination between Area Supervisor Committee in Bali Province with Regional Supervisor Committee in Bali Province, also lack in the external desires to encourage the Area Supervisor Comittee

Kata Kunci : Notaris,Pengawasan,Majelis Pengawas Daerah, Supervision, Notary, Area Supervisor Comittee