Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap perjanjian kerjasama tentang pemberian fasilitas kredit berpenghasilan tetap (Kretap) yang dibuat secara di bawah tangan :: Studi pada Pemerintah Kota Lubuklinggau

ROSSA, Sylvia, Taufiq El Rahman, SH.,MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur terhadap perjanjian kerjasama tentang pemberian fasilitas kredit berpenghasilan tetap (KRETAP) yang dibuat secara dibawah tangan apabila debiturnya kredit macet dan mengetahui tanggung jawab kepala dinas/pimpinan instansi selaku pemberi rekomendasi untuk memenuhi syarat pengajuan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila PNS tersebut mengalami kredit macet. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan (kuesioner) dan wawancara, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debiturnya kredit macet adalah berupa jaminan umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan milik debitur menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan debitur Tanggung jawab kepala dinas/pimpinan instansi selaku pemberi persetujuan berupa rekomendasi sebagai syarat pengajuan kredit apabila debiturnya kredit macet adalah berupa tanggung jawab moral untuk memberitahukan pihak bank bahwa PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat agar pihak bank dapat mengambil langkah awal untuk penyelesaian kredit tersebut

This research aim to know protection law for creditor toward cooperation agreement about giving the KRETAP made as underhand if debitor in the case problem loan and know responsibility of institute guidance/department head as giver recommend to fulfill condition proffering of credit to public servant of civil (PNS) if the PNS in the case problem loan. This research is conducted to find out the application of trade in housing by reservation. Data that are using in this directly collected on the spot using guestionnaire and interview. There are secondary data that si taken from documents. From the result of the research and discussion, it was found that protection law for creditor toward cooperation agreement about giving the KRETAP made as underhand if debtor in the case problem loan was public security stated in Article 1131 of the Ordinance Book of Civil Laws. That is the whole assets of the debtors become the collateral of the arrears the debtors should pay. The responsibility of guidance institute/head department as recommender to get credit was only moral responsibility to tell bank officer that the bank can get earlier to solve the credit.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Kreditur,Perjanjian Kretap, Fixed Income Credit and Guarantee