Perlindungan hukum bagi pemegang Hak Atas Tanah yang diperoleh melalui perjanjian jual beli :: Studi pada Kantor Pertanahan ota Banjarmasin

HAS, Syarwali, Taufiq El Rahman, SH.,MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang diperoleh melalui perjanjian jual beli pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dan untuk mengetahui apakah adanya ketentuan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menggugat bagi pihak ketiga dirasakan sudah memadai bagi pemegang hak atas tanah (termasuk pembeli). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendalami peraturan hukum positif oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakan yang dilengkapi dengan penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan. Data yang diperoleh adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan nara sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa putusan dalam perkara perdata telah menunjukkan bahwa meski sudah bersertipikat sekalipun, ternyata pembeli selaku pemegang hak atas tanah masih dihadapkan pada kemungkinan gugatan, bahkan putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian jual beli tanah dimaksud. Hal ini jelas tidak menguntungkan bagi pembeli tanah, sebab tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Permasalahan ini terkait dengan sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebab dalam sistem ini Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan di dalamnya. Ditetapkannya lembaga rechtsverwerking dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bisa dimengerti sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA, yakni dengan jalan memberikan perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan. Namun karena hanya diatur dalam peraturan pemerintah, ketentuan ini sering diabaikan oleh Pengadilan, dengan pertimbangan bahwa keadilan tidak mengenal daluarsa.

This research aims to know how the law protection to the rightfull authority of the land which gets by the agreement of trades in Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin and to know whether there is a certainty in 5 years for the third part to claim is satisfied for the rightful authority of the land. (buyer) This research is a normative juridical research, which is, a research that aims to study the positive law regulations. Therefore, literature research is conducted and completed with empirical research, which is a research that puts the on-the-field research. The data that are obtained are secondary data and primary data. The secondary data are obtained from the primary, secondary, tertiary law sources through the literature research, while the primary data are obtained from the on-the-field research through the interviews with the respondent and the source persons. The result of research show that, it is found out that there are some verdicts in the civil cases shown that even the buyers have certificate, the buyers which have the righful authority of the properties, they still face to the possibility of claims. Even the verdicts of the court can be cancelled the agreement of the properties trades. Of course, this fact is not beneficial to the buyers. It is because there is no law protection that they should have been. The problems are related with the registration system of the land that used by UUPA and the government rule No. 24 ,1997 , because in this system, there is no guarantee from the government for the truth of the data that are presented. In this implementation of rechtsverwerking institution in Letter of Decree No. 24,1997, can be understanding as the effort to handle the weaknesses of negative system (with positive tendency) that are taken up by UUPA , by giving the balanced of protection either to the party who has property which is under control and also used as it is supposed to be or to the party which obtains and keep its under its authority with good will and it is supported with the property registration. However, because it is only regulated in Letter of Decree, this decision almost ignored by the court, by the consideration that justice does not know statute of limitation.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Jual Beli Tanah,Pemegang Hak Atas Tanah, law protection, the rightful authority of the land, trades