Tinjauan terhadap Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Palembang

RASSY, Zulkifli, Prof.Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH.,MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Terhadap Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Palembang.. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dibidang hokum, untuk menunjang dan melengkapi penelitian ini maka dilakukan Penelitian lapangan berupa wawancara terhdap narasumber yang dipilih secara purposive sampling. data dilakukan dengan deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menggantikan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) membawa perubahan dasar dalam dunia kenotariatan, yang mempertegas ketentuan yang menyatakan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 91 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mencabut Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan Pengadilan Negeri melalui para hakim yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengawasan notaris menjadi kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan melalui Majelis Pengawas, ditingkat Pusat, propinsi maupun Daerah. Hal tersebut berarti pengawasan notaris benar-benar telah lepas dan tidak melibatkan unsur Pengadilan Negeri lagi.

The purpose of this research is know the review of Notary supervison toward based on law no.30/2004 about Notary function in Palembang city. This research is juridical normative which emphasize to library dat a by using secondary data in law spacious there was field research such as intervieew to respondent which is choosen with purposive sampling to support and complete this reseaceh. Data analyze was doing by descriptive kualitatif. This research show that notary fuction in law No.30/2004 replace the rrgulati on of notary function (PJN) give the deap basic transform in notary world, this law firmness the rule about notary supervision that held by judicature and humanity rights, department we can see that master from article 91 from law No.30/2004 that revo le the regulatio n of notary function (PJN) and arcle 54 from law No.2/1986. that said notary superne on was doing by state court na the judge in their work territory tha in value notary work territory with the law No.4/2004, minister of jushce and human rights have the authority to do notary supervison that proxy by supervision commite in navel province and distric t, that mean notary supervision an is apport from and not invalve the stale court

Kata Kunci : UU No30 Th2004,Pengawasan Notaris, Notary, Supervision