Eksekusi Hak Tanggungan Suatu Kajian pada PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital (PT PNM Venture Capital) di Jakarta

HUTRIZAL, Prof.Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH.,MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan hukum jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum dan mudah dalam eksekusinya sangat didambakan oleh para pelaku bisnis, khususnya PNM. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang d PNM pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain Penelitian mengenai Eksekusi Hak Tanggung Suatu kajian pada PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital (PT. PNM Venture Capital) di Jakarta merupakan penelitian hukum yuridis dan empiris, dengan data lapangan yang diperoleh dari wawancara, dan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT. PNM Venture Capital adalah berdasarkan Titel Eksekutorial (Pasal 14 j0 20 UUHT). Cara Eksekusi Hak Tanggungan iniI diambil karena PNM mempunyai pendirian bahwa cara Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Titel Eksekutorial ( Pasal 14 ayat (2) UUHT) vide pasal 224 HIR adalah cara yang paling aman Terhadap PPU/debitur yang tidak kooperatif, karenaditinjau dari aspek hukum dibandingkan dengan 2 (dua) cara Eksekusi Hak Tanggungan yang lainnya, karena lebih dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak PNM dan pembeli lelang dari obyek Hak Tanggungan yang dieksekusi. Karena dalam pelaksanaannya mempergunakan alat-alat negara seperti pengadilan dan juru sita. Hingga eksekusi rill sebagai bentuk pelaksanaan fiat/penetapan pengadilan. Walaupun cara ini memerlukan waktu yang panjang, biaya tinggi dan pencermatan secara terus menerus. Atas kesepakatan Pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan terhadapPPU/debitur kooperatif dialaksanakan dibawah tangan dengan itu akan dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan semua pihak, dan sayarat yang yang ditentukan dipenuhi (pasal 20 ayat 2 UUHT) Penjualan Obyek Hak Tanggungan dengan kekuasaan sendiri oleh Pemegang Hak Tanggungan Pertama melalui pelelangan umum (Pasal 6 jo 20 UUHT), sulit untuk dapat dilakukan PNM karena terdapatnya permasalahan pengosongan obyek Hak Tanggungan pasca lelang apabila obyek jaminan WalaupunEkisekusi berdasarkan pasl 6 jo 20 UUHT adalah cara eksekusi yang paling mudah dan cepat karena pada prinsipnnya adalah parate eksekusi.

This research aimed to study existence of strong security law that provide legal certainty and is easy in implementation, which business persons, particularly PNM desire. Encumbrance right is a security right over right of land as stated in Law No.5/1960 on Agrarian Regulation, which provide main place to certain creditor against other creditors. This research was done on in PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital (PT. PNM Venture Capital). It is juridical and empirical legal research with field data obtained from interview and analyzed quantitatively. Result of the research indicated that execution of encumbrance right in PT. PNM Venture Capital was done based on Executorial title (article 14 jo 20 UUHT). The method of execution of encumbrance right was used because PNM had conviction that execution of encumbrance right based on Executorial title (article 14 item (2) UUHT) vide article 224 HIR was safest method in legal aspect for uncooperative PPU/debtor, compared with two other methods of execution of encumbrance right. This method can provide legal protection and certainty for PNM and auction buyer of encumbrance right object executed. In its implementation, it used state apparatus such as court and seizure officer until real execution as implementation of court decision. However, this method takes long time, high cost and continuous monitoring. With agreement between encumbrance right provider and encumbrance right receiver, execution of encumbrance right for cooperative PPU/debtor can be done underhand so result in high price that benefit all parties and meet determined conditions (article 20 item (2) UUHT). Sale of encumbrance right object with self authority by first encumbrance right holder through public auction (article 6 jo 20 UUHT) is difficult to do by PNM because there is problem of voiding encumbrance right object after auction although this execution based on article 6 jo 20 UUHT is the easiest and fastest execution method because it in essence is parate eksekusi.

Kata Kunci : Hukum Jaminan,Eksekusi Hak Tanggungan, execution of encumbrance right