Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur

SUMAJI, Prof.Dr. Muchsan, SH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bulungan; untuk mencari jawaban mengenai kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD yang menyebabkan belum maksimalnya peningkatan PAD di Kabupaten Bulungan; dan untuk mengetahui upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh DPRD untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD dalam di Kabupaten Bulungan. Penyusunan Tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara. Data penelitian kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bulungan telah dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mekanismenya didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bulungan; (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal yang berupa banyaknya tugas dan kewajiban bagi setiap anggota DPRD, dan kendala eksternal yang berupa keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD oleh Pemerintah Daerah; (3) Upaya hukum untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain dengan menyempurnakan Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juga dibangun upaya peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, penyusunan jadwal kerja dan skala prioritas pelaksanaan tugas bagi setiap anggota DPRD, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dari kalangan pers, meminta Pemerintah Daerah agar segera menyampaikan Laporan Realisasi APBD

The objective of this research was to describe and explain implementation of control function of local legislative body (DPRD) against local budget in Bulungan regency; to look for obstacles in implementation of DPRD’s control function that cause less maximal increase in PAD in Bulungan regency; and to identify legal efforts that DPRD should do to deal with the obstacles in implementation of its function. It used literary study to get secondary data and field study to get primary data throught interview. Data was analyzed with descriptive qualitative method. Result of the research indicated that (1) implementation of control function of DPRD of Bulungan Regency have been done well based on article 42 (1c), law no, 32/2004 and its mechanism was based on Internal Regulation of DPRD Bulungan Regency. (2) Obstacles occurring in implementation of control function were divided into two groups: internal obstancles. (3) legal effort to deal with the obstacles were to improve internal regulation of DPRD based on Government Regulation No. 53/2005 on Change over Government Regulation No. 25/2004 on Guidance on Establishing Local Legislative Body’s Internal regulation and to improve quality and quantity of communication between DPRD and local government, establish working schedule and priority scale for each legislative members, make cooperation with various parties, and ask local government to immediately present Budget Realization Report.

Kata Kunci : Negara Hukum,Pengawasan APBD,DPRD, control, local legislative body, local budget