Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten SIntang

BERAGE, Yohanes Romy KM, Prof.Dr. Muchsan, SH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; untuk mengetahui kendala -kendala yang diha dapi oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan; dan untuk mengetahui langkahlangkah atau upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam mengatasi kendala -kendala pelaksanaan fungsi pengawasan. Penyusunan Tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara. Data penelitian kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sintang telah dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan mekanismenya didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sintang; (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal yang berupa banyaknya tugas dan kewajiban bagi setiap anggota DPRD, dan kendala eksternal yang berupa keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi APBD oleh Pemerintah Daerah; (3) Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain dengan peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, penyusunan jadual kerja dan skala prioritas pelaksanaan tugas bagi setiap anggota DPRD, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan mengadakan pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi anggota DPRD.

The aim of this Study was to understand the enforcement of monitoring function of Assembly at Regency L evel of Sintang Regency toward Local Budget in order to increase The Local Genuine Income ; to understand the obstacles faced Assembly at Regency Level in conducting monitoring function ; and to understand steps or effort conducted by Assembly of Regency Level in overcoming the obstacles. The composition of this thesis used library research to obtain secondary data and field research to obtain primary data by conducting interview. Data was analyzed by using qualitative descriptive method. The results of this research were : (1) The enforcement of monitoring function of Assembly at Regency Level had been well enforced based an Article 42 section (1) letter c Act Number 32, 2004 and the mechanism was based on Assembly at Regency Level’s Regulations of Discipline of Sintang Regency ; (2) The Obstacles in enforcing the monitoring function could be classified into two : internal obstacle in the form of duties and tasks for each member of Assembly at Regency Level, and external obstacle in The form of the lateness of delivering the report of realization of Local Budget by Local Government ; (3) The effort to overcome the obstacles in enforcing the monitoring function were improving the quality and quantity of communication between Assembly at Regency Level and Local Government, arranging the schedule for work and priority scale of duties’ enforcement for each member of Assembly at Regency Level, working out a closer cooperative program with various parties and conducting training and improvement of human resources’ quality for each member of Assembly at Regency Level.

Kata Kunci : DPRD,Pengawasan,APBD, Monitoring, Assembly at Regency Level, Local Budget.