Konflik kewenangan di bidang pertanahan terhadap penguasaan tanah di Batam

SOLICHIN, Bastoni, Dr. Nurhasan Ismail, SH.,M.Si

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui aspek-aspek konflik kewenangan bidang pertanahan di Batam, serta Untuk mengetahui jalan keluar menyelesaikan konflik kewenangan bidang pertanahan di Batam. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, yaitu metode yang dalam mencari data yang dipergunakan berpegang pada segi-segi yuridis, khususnya penelitian hukum yang menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi vertikal dan horizontal dengan tujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu itu serasi secara vertikal atau horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis normative-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Konflik kewenangan bidang pertanahan yang pada saat ini terjadi di Batam disebabkan oleh adanya dualisme dalam menafsirkan konsep kewenangan bidang pertanahan, sehingga hal ini menimbulkan tarik ulur di antara instansi/dinas terkait. Konflik kewenangan yang dapat diidentifikasi meliputi konflik pada aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, serta pelayanan administrasi penanaman modal. Sedangkan Cara menyelesaikan konflik yang sudah dilakukan yaitu dengan melakukan rapat koordinasi antara Otorita Batam, Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam khususnya untuk menyamakan visi dan persepsi, serta langkah konkrit berbentuk terbitnya Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2006 - 2011

The aim of this research is to reveals the aspects of authority conflicts in land affairs in Batam, and to find out the solutions of these conflicts. The method use in this research is normative juridical approach. Normative juridical approach is an approach that focused in juridical aspects, particularly in law research that inventoried legislations regulation and synchronized vertical and horizontal objectives to reveals the vertical and horizontal harmonization of particular legislation – this synchronization can only be applied if the legislation is on a level with one another. Thus, to develop the analysis, the writer applies qualitative-normative method of analysis. The analysis reveals that authority conflicts in land affairs in Batam is originated in dualism of land authority concepts interpretation. Therefore it caused problems in the related governmental entity. These conflicts can be identified through planning and control aspects of development, planning and service, environmental control, land service, and capital investment administrative service. The solution of this conflict that has been done is through consolidating coordinate meeting Batam Authority, Batam City Government facilitated by Batam City Council (DPRD Kota Batam) coordinate this meeting in order to equate their vision and perception, as a concrete result is formed in District Regulation (Peraturan Daerah) No. 3, 2006; Medium Term Development Planning in Batam Area (RPJMD Kota Batam) 2006 to 2011.

Kata Kunci : Kewenangan bidang Pertanahan, land affair’s authority