Pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet Bank Umum Swasta di Pengadilan Negeri Jepara

NAINGGOLAN, Gelora N, Prof.Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet bank umum swasta di Pengadilan Negeri Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaaan yang didukung dengan penelitian lapangan guna memperoleh data primer. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus tahun 2007, terdapat 19 (sembilan belas) permohonan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri Jepara. Dalam penelitian ini dibatasi pada 5 (lima) permohonan eksekusi hak tanggungan yang dimohonkan oleh 3 (tiga) bank swasta nasional. Dari kelima permohonan eksekusi hak tanggungan tersebut terdapat 4 (empat) permohonan yang berhasil dilakukan sita eksekusi dan sebanyak 1 (satu) permohonan yang tidak berhasil dilakukan sita eksekusi. Keempat permohonan tersebut berhasil dilaksanakan sita eksekusi karena telah dipenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan dan juga telah dilaluinya tahapan-tahapan hingga ke sita eksekusi. Tahapan yang dimaksud adalah telah dilampauinya masa peneguran (aanmaning) yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara yakni dalam tempo 8 (delapan) hari dan debitur/nasabah belum juga melakukan kewajibannya kepada kreditur/bank. Jika sampai pada tahap penyitaan ternyata debitur masih belum juga melakukan kewajibannya kepada kreditur/bank, maka pelaksanaan sita eksekusi yang berhasil selanjutnya akan diteruskan ke tahap lelang eksekusi dimana hasil penjualan obyek hak tanggungan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran utangutang debitur/nasabah kepada kreditur/bank. Sedangkan sita eksekusi yang tidak berhasil dilaksanakan disebabkan obyek hak tanggungan yang dimintakan sita eksekusi oleh kreditur/bank sebelumnya sudah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jepara atas permohonan kreditur yang lain atas perjanjian utangpiutang yang dibuat antara debitur dan kreditur yang lain tersebut dan sita jaminan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Jepara.

The objective of this research is to know and find out the solution relates with the implementation of Mortgage Execution Seizure in managing non performing loan of private banking at Jepara District Court. The current research is normative juridicial, which focused on the literature study supported by field research in order to obtain primer data. The finding showed that during the era of 2003 until august 2007; found nineteen Mortgage Execution Seizure proposed at Jepara District Court. Five proposals Mortgage Executorial Seizure, were limited on domestic private banking. Among five proposals Mortgage Execution Seizure, four proposals were successfully conducted and the rest failed. The success of Mortgage Execut ion Seizure was completed by fulfilling the requirements and passed the steps until Execution Seizure. The steps here meant by exhortation which has given by the Head Jepara District Court with eight days due time and the debtor have not completed the duty to the creditor. Since the customers have not performed the duty until execution step, the success execution seizure will be followed up to execution augment and the result will be used as a payment of account payable to the creditor. Meanwhile, the failed execution seizure, due to the mortgage object which is demanded by execution seizure by creditor has been set by the guaranty seizure previously by Jepara District State on behalf of the creditor’s bank notes contract which is made between creditor and others debtor and the guaranty seizure has registered at Jepara Land Unit.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Hak Tanggungan,Sita Eksekusi,Kredit Macet,Execution Seizure Mortgage, Banking Credits Guaranty, District Court