Tinjauan atas pelaksanaan kewajiban pembukuan bagi wajib pajak Badan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan :: Studi kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk

FAISAL, Emil, Prof.Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pembukuan oleh wajib pajak badan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sehubungan dengan praktek akuntansi yang berlaku umum dan akibat hukum bagi wajib pajak badan yang tidak menyelenggarakannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan guna memperoleh data primer di bidang hukum. Data primer didapatkan dengan cara wawancara dan penyebaran angket kepada responden. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada maka dilakukan pula penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak badan dalam melaksanakan pembukuan mengikuti aturan-aturan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk kepentingan pajak, wajib pajak badan tidak perlu melakukan pembukuan ganda. Wajib pajak badan hanya menyelenggarakan satu pembukuan berdasarkan aturan komersial dan untuk mensinkronkan dengan ketentuan perpajakan ditempuh cara rekonsiliasi fiskal sehingga tidak perlu menyusun laporan keuangan fiskal karena komponen laporan keuangan fiskal telah terdapat dalam laporan keuangan komersial. Bagi wajib pajak badan yang tidak menyelenggarakan pembukuan tentunya akan mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan pemeriksaan atas SPT-nya. Pada saat pemeriksaan tersebut, petugas pemeriksa pajak akan menilai kebenaran penyampaian SPT dengan menguji sistem pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak. Melalui pemeriksaan akan dikeluarkan hasil pemeriksaan yang dapat menimbulkan sanksi kepada wajib pajak, baik berupa sanksi administrasi bahkan sanksi pidana.

This research aims to know execution of bookkeeping obligation by entity taxpayers pursuant to tax law and regulation refered to generally accepted accounting practice and legal consequences for entity taxpayers which do not maintain. This research is empirical yuridis by focusing on field research in obtaining primary data in the field of law. Primary data are obtained by means of interview with and questionnaires to respondents. To obtain secondary data to complete and support the existing fact, it also conducts library research. Secondary data are obtained from the primary, secondary and tertiary legal materiale. The data of the research are analyzed using qualitative descriptive method. The results of the research indicate that entity taxpayers in executing bookkeeping refered to generally accepted accounting principles. For the tax purpose, entity taxpayers do not conduct double bookkeeping. Entity taxpayer only carry out one bookkeeping of pursuant to commercial basis and to synchronize with rule of taxation, taxpayers prepare fiscal reconciliation so they do not need to compile fiscal financial statement because the components have been in commercial financial statement. For entity taxpayers which do not carry out bookkeeping perhaps will find difficulties at the time of will be done by inspection for Annual Tax Return (SPT). At the time of the inspection, tax auditor will assess truth of forwarding of SPT with testing system of bookkeeping conducted by taxpayers. Through inspection will be released by result of inspection which can generate sanction to taxpayers, in the form of sanction of administration even the criminal sanction.

Kata Kunci : Undang,undang Perpajakan,Pembukuan,Wajib Pajak Badan,Bookkeeping, Tax, Entity Taxpayers and Tax Law and Regulation