Tinjauan yuridis atas kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia

ABDILLAH, Wildan, Prof.Dr. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia, untuk mengetahui konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi No: 004/PU-II/ 2004 terhadap kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan untuk mengetahui sifat kompetensi Pengadilan Pajak terhadap sengketa pajak dalam teori dan prakteknya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai pengadilan kekhususan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Sedangkan konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi No: 004/PU-II/ 2004 yang menyatakan menolak permohonan uji materiil atas UU No. 14 tahun 2002 hanya menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan yang sah yang sesuai dengan UUD 1945, namun demikian putusan MK ini tetap tidak menjelaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Dan mengenai kompetensi Pengadilan Pajak terhadap sengketa pajak ini secara teori bersifat absolut, tetapi ternyata dalam prakteknya kompetensi Pengadilan Pajak terhadap sengketa pajak ini tidak bersifat absolut. Hal ini terbukti dengan adanya perkara No 054/G.TUN/2005/PTUN-JKT antara penggugat Seaunion Energy (Limau) Ltd dan tergugat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua yang diputus oleh PTUN Jakarta.

This research aims to know the position of Tax Court in Indonesian Judicial System, to know consequence of Constitutional Court decision number : 004 / PU-II/ 2004 to positioning Tax Court in Indonesian Judicial System and to know the nature of Tax Court competence to tax dispute in theory and its practice. The methods of research used are the juridical normative, with secondary data as data source in the form of primary, secondary and tertiary (subsidiary) legal materials. Data collected were analysed by the juridical normative approach based on qualitative analysis method. The result of research of this thesis can be concluded that the position of Tax Court in Indonesian Judicial System is a special chamber of the Administrative Court and as such is ultimately under the control of the Supreme Court. While consequence of Constitutional Court decision number: 004 / PU-II/ 2004 expressing to refuse application of judicial review of Law 14 of 2002 only expressing that Tax Court is valid Justice matching with UUD 1945, but this Constitutional Court decision remain do not explain the position of Tax Court in Indonesian Judicial System. And regarding Tax court competence to this tax dispute theoretically have the character of absolutely, but in the reality in practice of Tax Court competence to this tax dispute do not have the character of absolutely. This matter proven by existence the decision of case number 054/G.TUN/2005/PTUN-JKT among plaintiff of Seaunion Energy ( Limau) Ltd and The Chief of Body and Foreigner Two Tax Service Office broken by Jakarta State Administrative Court (PTUN Jakarta).

Kata Kunci : Sistem Peradilan,Pengadilan Pajak,Tax, Tax Court