Putusan KPPU dan upaya hukum keberatan dalam perkara persaingan usaha di Indonesia

TAUFIK, Muhammad, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Upaya Hukum Keberatan adalah permohonan pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU, diajukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum pelaku usaha tersebut, dengan alasan-alasan hukum disertai bukti-bukti, saksi, saksi ahli, agar dapat diperiksa kembali dalam persidangan Pengadilan Negeri dengan tujuan membatalkan putusan KPPU yang telah menyatakan pelaku usaha tersebut terbukti melanggar undangundang. Proses pemeriksaan perkara permohonan keberatan pelaku usaha atas putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri, tidak seperti memeriksa perkara perdata biasa karena upaya hukum keberatan merupakan upaya banding atas putusan dari KPPU, kedudukan Pengadilan Negeri memeriksa perkara permohonan keberatan seperti Pengadilan pada tingkat banding. Eksekusi putusan KPPU dan putusan Badan Peradilan dalam perkara persaingan usaha yang telah berkekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar putusan tersebut memiliki kekuatan ekskutorial untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha setelah berkekuatan hukum tetap, dan apabila tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, KPPU mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi secara paksa. Dari hasil penelitian pada Pengadilan Negeri di Bandung dan Pengadilan Negeri di Jakarta menunjukan kenyataan yang berbeda, karena proses pemeriksaan perkara permohonan keberatan pelaku usaha oleh hakim Pengadilan Negeri dilakukan seperti memeriksa perkara perdata biasa yaitu pelaku usaha sebagai pihak Penggugat berhadapan dengan KPPU sebagai pihak Tergugat, karena hakim Pengadilan Negeri tidak memahami dan tidak berpengalaman sebagai hakim pada Pengadilan Tingkat Banding. Dari semua putusan KPPU dan putusan Badan Peradilan dalam perkara persaingan usaha yang telah berkekuatan hukum tetap, Eksekusi putusan tidak berjalan atau tidak dapat dilaksanakan karena putusan yang telah ada tidak dimintakan Penetapan pada Ketua Pengadilan Negeri dengan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, dan KPPU tidak mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan eksekusi secara paksa.

An effort of legal appeal is when business practices objected KPPU’S decision, presents in front of District Court in its jurisdiction, along with legal reasons, evidences, witnesses, and expert witnesses, so the District Court will review and then void KPPU’s decision which claimed business practices breach the law. A Process of case assessment of business practices appeal in KPPU’s decision in District Court is not similar as regular civil action case. In this process, District Court re-examines and decides a new verdict of the case similar to appellate court level. Executorial process of KPPU and court verdict of business competition cases that had been conducted with law and regulation should be signed and acknowledge by Chief of District Court with the title of “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, therefore the verdict has executorial power to be executed by the business practices and its become a final verdict, and if the business practices do not accomplish the execution, KPPU will file to District Court to force the execution. As the result of the research at the District Court of Bandung and Jakarta shows different fact, because of the appellate court process for the appeal by business practices conducted by the District Judges was done similar to regular civil action cases whilst business practices as appellant versus KPPU as appellee, this situation happened because of the Judges in District Court do not have a comprehensive understanding and knowledge as a judge in Appeal Court. From all KPPU decision and Court verdicts in business competition cases which had become final verdict, the execution is difficult to execute due to the verdict that had been decided do not requested for sign and acknowledgement from Chief of the District Court with the title of “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” thus the business practices may not obey the verdict, and the KPPU does not file the appeal in the District Court to force the execution.

Kata Kunci : Eksekusi Putusan,KPPU,Persaingan Usaha, Legal Effort of Law Appeal – Judge Examination Process Verdict `Execution - Executorial Power