Kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan

SUDANI, Ni Made, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai prilaku hakim dalam memposisikan kreditur separatis pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan serta konsekwensi hukum putusan kepailitan terhadap pemenuhan hak keutamaan kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur separatis. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa beberapa putusan kepailitan yang didalamnya terdapat kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur separatis, baik sebagai kreditur atau pihak yang dipanggil untuk memenuhi syrarat adanya lebih dari satu kreditur ataupun sebagai kreditur atau pihak pemohon kepailitan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur separatis terhadap harta benda kepailitan mempunyai kedudukan yang diutamakan yang pemenuhan hak-haknya secara mendahulu terpisah dari kreditur konkuren. Karena kedudukan yang diutamakan tersebut, terdapat pandangan yang berbeda diantara para hakim dalam memposisikan kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur separatis sebagai subjek dalam perkara kepailitan. Pendapat pertama bahwa kreditur pemegang hak tanggungan sebagai kreditur separatis tetap diperhitungkan sebagai satu kreditur sehingga dapat sebagai subjek dalam perkara kepailitan baik sebagai pemohon atapun sebagai kreditur yang dipanggil dan pendapat yang kedua adalah sebaliknya yaitu tidak bisa diperhitungkan sebagai satu kreditur sehingga tidak bisa sebagai subjek dalam perkara kepailitan baik sebagai pihak kreditur yang dipanggil ataupun sebagai pemohon kepailitan, kecuali terlebih dahulu kreditur pemegang hak tanggungan tersebut melepaskan hak-haknya sebagai kreditur separatis dan selanjutnya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa akibat dari pandangan yang berbeda tersebut, konsekwensi hukumnya akan berpengaruh pada kepentingan kreditur pemegang Hak Tanggungan tersebut sebagai kreditur separatis. Dalam hal permohonan kepailitan dikabulkan pelaksanaa eksekusi sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan dalam kepailitan, harus tunduk pada masa tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari dan kewenangan untuk mengeksekusi benda jaminan terbatas dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa tunggu, meskipun demikian kemungkinan pemenuhan hak-hak dari kreditur pemegang Hak Tanggungan akan lebih maksimal (ex pasal 60 ayat (3) dan pasal 138 UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan). Dalam hal permohonan kepailitan ditolak maka pelaksanaan eksekusi sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan kemungkinan pemenuhan hak-hak dari kreditur pemegang Hak Tanggungan terbatas hanya senilai benda jaminan dan kalau ada kekurangan pemenuhannya harus melalui gugatan biasa.

The research on separatism creditor holding mortgage title in bankruptcy case is an empirical legal research. This research is aimed to recognize the attitude of judges in positioning separatism creditor holding mortgage title in bankruptcy case as well as legal consequences of bankruptcy decision to fulfillment of priority title of creditor holding mortgage title as separatism creditor. This research is conducted by analyzing several bankruptcy verdicts containing creditor holding mortgage title as separatism creditor either as creditor/the party summoned to fulfill the conditions of more than one creditor or as creditor/the party requesting bankruptcy. The result of the research shows that the position of creditor holding mortgage title as separatism creditor to the properties of bankruptcy has a priority position whose title fulfillment should be separated from concurrent creditor. Due to his priority position, there are different views among the judges in the effort to place creditor holding mortgage title as separatism creditor as a subject in the bankruptcy case. The first idea is that the creditor holding mortgage title as separatism creditor is still counted as one creditor so that he can be the subject in the bankruptcy case both as petitioner as well as a creditor who is summoned, while the second idea is that he can not be counted as one creditor so that he can not be a subject in bankruptcy case both as a creditor who is summoned as well as petitioner creditor, except the creditor holding the mortgage title firstly releases his/her title as separatism creditor and then he stands as concurrent creditor. The result of the research also shows that as a result of the different views, the legal consequences will affect the interest of creditor holding mortgage title as separatism creditor. In case, the bankruptcy application is fully fulfilled, the implementation of its execution will be fully refer to the provisions in the bankruptcy, must obey the waiting period for 90 (ninety) days and the authority to execute the properties used as guarantee shall be limited for 2 (two) months after the waiting period expires, however, the possibility of title fulfillment of creditor holding mortgage title will be more maximum (ex Article 60 section (3) and Article 138 Acts No. 37 Year 2004 on Bankruptcy). In case the application of bankruptcy is rejected, the implementation of execution will fully refer to the provisions of Acts on Mortgage Title and the possibility of title fulfillment of the creditor holding mortgage title will be limited to the value of the properties used as guarantee and if there is any shortage in its fulfillment, it must be filed through ordinary claim.

Kata Kunci : Kepailitan,Hak Tanggunan, Bankruptcy, separatism creditor, mortgage title