Prospek regulasi kawasan ekonomi khusus di Kota Batam

PATROS, Asmin, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai Prospek Regulasi Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Batam bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan tetang Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam yang berlaku pada saat ini dan mengetahui pengaturan tetang Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder. Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan pula penelitian lapangan guna memperoleh data primer secara langsung dari subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, masih sebatas pada kepastian hukum aspek penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Instrumen pengaturan ini masih perlu implementasi ke dalam peraturan pelaksanaan terkait dengan aspek kelembagaan, kewenangan masingmasing bidang/sektor, dan proses peralihannya. Selain itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 masih memerlukan persetujuan DPR RI untuk dikukuhkan sebagai undang-undang. Pengaturan tentang Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Batam di masa yang akan datang seyogyanya lebih komprehensif, dalam arti menyangkut pula kelembagaan dan kewenangan bidang-bidang terkait, dan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini analog dengan pengaturan tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.

The research aims to examine the implementation of pertaining regulation on Special Economic Zones in Batam and the future management of Special Economic Zones in Batam. The research is juridical-normative in nature, intended to examine legal principles, legal norms, and legal systematization, by conducting a library research to obtain secondary data. In order to complete and support the secondary data, a field research was carried out to obtain primary data directly from the subjects of research. The results of research showed that Government Regulation substitutes for the Act No.1 of 2007 on Free Trade Zone and Freeport, and Government Regulation No. 46 of 2007 on Free Trade Zone and Batam Freeport are restricted to provision of legal assurance on the aspect of establishment of Batam Free Trade Zone and Freeport. This instrument should be included in the regulation on implementation of the following aspects related to institution, division/section's authority, and process of transfer. In addition, the enactment of Government Regulation substitutes for the Act No.1 of 2007 requires a DPR-RI's ratification. In the future, regulation on Special Economic Zones in Batam should be drawn up in a more comprehensive way which includes regulations on institution and related division/section's authority, as well as its arrangement in relation with the Government Regulation. This is in accordance with the regulation on distribution of authority between the Central and Regional Governments as set by Government Regulation No. 38 of2007.

Kata Kunci : Kawasan Ekonomi Khusus,Batam,Regulasi, regulation, Special Economic Zone