Saatnya masyarakat mengelola hutan :: Studi pola dan politik akses sumberdaya hutan pada masyarakat desa sekitar hutan Semanu, Kabupaten Gunungkidul

SUBKHAN, Imam, Prof.Dr. Hari Poerwanto

2007 | Tesis | S2 Antropologi

Selama ratusan tahun masyarakat desa sekitar hutan (MDSH) di Jawa mengalami keterbatasan akses terhadap sumberdaya hutan yang diklaim sebagai domain negara. Padahal hutan merupakan sumber penyangga kehidupan dan mata pencaharian bagi sebagian besar MDSH. Keterbatasan akses ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan kehutanan negara yang mengabaikan dan meminggirkan keterlibatan masyarakat sekitar hutan. Namun demikian, di tengah berbagai kebijakan yang membatasi akses mereka, MDSH tetap mampu bertahan. Sejak akhir tahun 1970, ada desakan yang kuat dari berbagai pihak agar negara mengadopsi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat. Baru pada tahun 1995/1996, negara melalui Departemen Kehutanan secara resmi menerapkan kebijakan HKm. Tapi kebijakan ini dipandang masih belum memberikan peran yang sentral bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pasca reformasi pemerintah melakukan berbagai perubahan kebijakan HKm dan yang terakhir adalah kebijakan SK Menhut No.31/2001. Melalui kebijakan ini MDSH telah mendapatkan akses yang cukup memadai untuk mengelola sumberdaya hutan. Penelitian yang dilaksanakan di sekitar Hutan Semanu, Desa Ngeposari dan Desa Candirejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul ini berupaya mengungkap bagaimana masyarakat merespon kebijakan negara di bidang kehutanan khususnya terkait dengan HKm melalui pola dan politik akses sumberdaya hutan yang mereka kembangkan. Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa melalui kebijakan HKm ini masyarakat mampu mengelola hutan dengan baik. Hal ini terbukti dari kondisi hutan yang baik dan menurunnya gangguan keamanan hutan secara signifikan. Keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari tindakan kolektif yang terbangun dan terorganisir dalam KTHKm Sedyo Makmur. Konsistensi penegakan aturan internal, kesadaran handerbeni, jaminan keamaan akses dan kepemimpinan KTHKm yang demokratis menjadi faktor kunci keberhasilan ini. Di tengah upaya MDSH menikmati akses yang telah mereka peroleh, berbagai persoalan masih mengancam mereka terutama soal jaminan akses pengelolaan hutan yang masih bersifat sementara. Beberapakali negara melakukan intervensi terhadap akses yang telah mereka peroleh namun MDSH tetap mampu mempertahankannya

For hundred of years, forest people in Java had a limited access of forest resources that was claimed as state domain whereas in fact it was main livelihood resources for them. Forest policy government has been ignoring and putting aside people participation in forest management caused the limited access. However, in the mid several policies limiting their access, forest people keep survive. Since 1970, there were strong demands from many parts toward government to adopt community based forest management. In 1995/1996, The Indonesian Government of Department of Forestry issued community forest or HKm policy. Nevertheless, the policy was considered did not provide central role to community in forest management. Post the 1998 reform era, the government changed the HKm policy for many times and the last policy was Ministerial Decree No. 31/2001. By the recent policy, forest people obtained proper access of forest resources. The research conducted around Semanu forest, Ngeposari Village, Semanu Sub District, Gunungkidul District aim at describe how the community respond to government policy of community forest that appear on access pattern and politic of forest resources that they developed. The research result showed that the forest people able to manage forest well. It was demonstrated successfully in the healthy forest condition and significantly decreasing of forest stealing and poaching incidents. The successful condition could be attained because of collective action that was established and organized in KTHKm Sedyo Makmur. Consistency in hold the internal rule, handerbeni awareness, access security, and democratic leadership in KTHKm were factors that affected the condition. Some obstacles threatening the security of their temporary forest access still exist that must be faced by forest people, though they had been enjoying their access. The government often tray to interfere their access, but they could maintained it until now.

Kata Kunci : Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan, community forest, access, collective action.