Kalah di Kampong Sendighi :: Nelayan Melayu di Indonesia pasca-kolonial

JUNAIDI, Dr. Pujo Semedi H.Y., MA

2007 | Tesis | S2 Antropologi

Marginalisasi terhadap mayoritas nelayan Melayu sudah terjadi sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Mereka tergolong miskin dibandingkan dengan komunitas pendatang yang malah lebih kaya dengan berbagai usaha yang meraup keuntungan besar. Bagaimana mereka terpinggirkan dan menjalani situasi seperti ini? Masalah ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih jauh dengan berbasis pada teori konstruksi sejarah dan siasat adaptasi untuk menelusuri persoalan keterpinggiran yang telah dan sedang terjadi, serta proses penyesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan teori ilmu antropologi, dan mengkritisi beberapa kebijakan penguasa yang tidak memihak kepada komunitas nelayan dengan harapan penguasa lebih memahami kondisi komunitas nelayan tersbeut dari sudut pandang bottom-up, bukan top down. Selain itu, hasil riset ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi yang solutif pada penguasa agar keterpinggiran komunitas nelayan dapat diminimalisir. Metode penelitian kualitatif menjadi pijakan dasar dalam penelitian yang dilaksanakan di Desa Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Informasi diperoleh dari pejabat pemerintahan setempat, sejarawan, budayawan, karyawan CV Karya Baru, dan terutama nelayan itu sendiri. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, dan data skunder diperoleh dari berbagai literatur, atau hasil dokumentasi seperti gambargambar. Selanjutnya, data tersebut dianalisa melalui tahapan reduksi, pemaparan dan verifikasi data, setelah itu dipaparkan hasilnya. Marginalisasi disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merujuk pada kebijakan penguasa sejak era sentralisasi hingga era reformasi yang lebih menguntungkan komunitas Cina, sekaligus merugikan komunitas nelayan pribumi. Salah satu kebijakan tersebut adalah revolusi biru yang “memaksa” komunitas nelayan pribumi untuk membeli peralatan tangkap modern, tetapi, harganya cukup mahal, sehingga sulit dijangkau. Peralatan itu hanya dapat dibeli oleh tauke Cina karena kemapanan ekonomi mereka. Selain itu, komunitas Cina juga memiliki CV dan Pabrik dengan mempekerjakan komunitas tempatan dari yang di bawah umur hingga ibu-ibu, dengan upah yang dibayar rendah di bawah standar. Dengan demikian, jelas bahwa komunitas setempat dieksploitasi, sehingga hak-hak mereka ditelantarkan. Di lain pihak, mereka tidak memiliki posisi tawar, baik dengan komunitas Cina maupun penguasa. Jadi, jelaslah bahwa penguasa dan pengusaha Cina menjadi faktor utama terjadinya marginalisasi komunitas nelayan Melayu setempat. Selain faktor eksternal, terdapat juga faktor internal yang kembali kepada karakteristik komunitas nelayan Melayu itu sendiri. Mereka tidak selalu berhasil dalam berusaha ketika bersaing dengan komunitas pendatang karena tidak memiliki banyak modal, sementara biaya operasional melaut cukup mahal. Tingkat fatalisme cukup tinggi, selalu berharap pada bantuan penguasa, bahkan di dalam segala hal. Tetapi, mereka tetap berusaha walaupun sekedar untuk dapat bertahan hidup yang merupakan suatu siasat untuk menghadapi berbagai situasi. Marginalisasi komunitas nelayan Melayu disebabkan oleh ketidakberpihakan kebijakan penguasa terhadap komunitas ini, karena penguasa lebih cenderung berpihak kepada komunitas Cina. Di lain pihak, nelayan Melayu tidak berdaya untuk menentang penguasa yang menanamkan “kuku-kuku” kekuasaannya hingga ke pelosok desa di seluruh nusantara. Jadi, ketidakberpihakan penguasa kepada rakyat kecil merupakan fakta yang selalu terjadi seiring dengan pergantian rezim kekuasaan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, yang harus dibenahi adalah sistem birokrasi pemerintahan Indonesia.

Since the beginning of the independence period, majority of Malay fishermen have experienced marginalziation. Compared to other outsider communities who come to the region, they constitute a poor community. How is the porcess of marginalization, and how they face the situation? These questions impose the researcher to observe the problem of marginalization and coping mechanism by using social cosntruction theory and the strategy of adaptation. This study purposes to apply the anthropological theories above, to criticize some government policies which are economically not pro the poor, to expect the authorities to consider the fishermen community circumstances from bottom-up approach, not top-down. In addition, the study is expected to give a solutive contribution to the authorities to minimize the marginalization process among the community. The study which employs a qualitative study is conducted in Concong Luar village, Concong regency, Indragiri Hilir district, Riau province. Information was obtained from stakeholders, historicians, experts in cultue, CV Karya Baru employee, and the fishermen. The main data is obtained through in-depth interview, while the secondary data through literature review, and other documents such as pictures. The data are then analyzed through several steps; reduction, arrangement, data verification, and presentation. Marginalization is the result of both internal and external factors. External factor deemed here is the government policies since the era of centralization of the New Order to the reformation which tend to give much bigger profit for the Chinese community in the region instead of the fishermen. One of these policies is named ‘blue revolution’ which imposes the fishermen to purchase modern fishing tools with very high price. Those tools therefore can be afforded only by the rich Chineses. In addition, the Chinese community have CV and factories employing the tempatan community with low standard of minimum wage. The Malay fishermen have no bargaining position over the government and the Chinese community which make them exploited and marginalized simultaneously. In another side, the internal factor refers to the characteristic of the Malay fishermen which tend to be fatalistic. They have no ample capital to compete with migrant community, and hope merely to the government subsidy even in all situation. They work only for survive in their life and facing the situation. The pro chinese policy clearly resulted in marginalization of the Malay fishermen community in the region. In addition, they wrest no power to change the situation. Therefore, the solution offered here is alteration of bureaucratic system in Indonesia with regard to new good policies for the fishermen.

Kata Kunci : Nelayan Melayu,Marginalisasi,Penguasa dan Tauke,Marginalization, Malay fisherman, the authorities, and tauke