Konflik pembangunan di kawasan perbatasan :: Kasus Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah

PANGGABEAN, Anggiat Marhusor, Ir. Sudaryono, M.Eng.,Ph.D

2007 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Tujuan dari setiap pembangunan adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk mempercepat pencapaiannya di Indonesia, salah satu caranya adalah dengan menerapkan konsep desentralisasi. Kenyataannya, konflik mengenai batas administrative di sejumlah daerah di Indonesia semakin marak semenjak pemberlakuan UU Otonomi Daerah No 32/2004. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak efisien dan efektif. Tesis ini memakai metode induktif kualitatif untuk menemukan issu-issu yang diangkat dari unit-unit informasi. Secara deskriptif, penelitian ini berupaya mengeksplorasi dan mengidentifikasi issu-issu pembangunan di perbatasan Kota Sibolga dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Masyarakat setempat telah lama menerima dampak dari ketidakpastian administrasi. Setelah interpretasi, issu-issu tersebut kemudian ditafsirkan dan dikelompokkan dengan kategorisasi unit-unit yang berhubungan. Selanjutnya, kasus-kasus diklassifikasikan ke dalam tematema sebagai akibat dari sengketa garis batas administrative, yang muncul pada tiga bentuk konflik yaitu (1) konflik antar pemerintah, (2) konflik antara pemerintah dengan warga dan (3) konflik antar warga. Hasilnya, penulis menemukan empat buah konsep konflik pembangunan yang berhubungan dengan sengketa tapal batas di lokasi penelitian yaitu (1) Perebutan Legitimasi, (2) Fragmentasi Sosial (3) Kekacauan Administrasi dan (4) Krisis Pelayanan. Konseptualisasi ini diharapkan dapat menjadi lesson-learned bagi penerapan otonomi daerah dan ilmu perencanaan regional. Selanjutnya, hal ini juga dapat membantu rancangan mekanisme penyelesaian konflik perbatasan antara kota atau kabupaten, sambil memberikan pemahaman baru mengenai peran perbatasan administrasi sebagai konsep penting dalam pelaksanaan desentralisasi.

Welfare for people is definitely the end-goal of any development process. In Indonesia, desentralization is meant to be a path of accelerating the development goal. In fact, since the issue of Law on Local Autonomy No. 32/2004, conflicts over administrative border has been arising in some areas in Indonesia. Such disputes most likely contribute to the failure of development programmes. In this research , I apply a methodology called qualitative inductive that can help in tracing the issues extracted from the information units. Descriptively, this research explores and identifies the development issues in the borderline between Sibolga Municipality and the Regency of Central Tapanuli. The local community has long been impacted by the administrative chaos. After interpretation, the issues were grouped by categorizing units that were related to one another. The cases then were classified into themes as the excess of administrative border dispute occurring in three forms of conflict: (1) intragovernments conflict, (2) conflict between government and society and (3) intrasociety conflict. The research figures out four key concepts of development conflict in relevance to border dispute in the study area. Those for are: (1) Legitimacy Conflict, (2) Social Fragmentation (3) Administrative Chaos and (4) Service Crisis. The conceptualization is hoped to serve as lesson-learned for the benefit of local autonomy concept and regional planning. Furthermore, it might be helpful in arranging resolution mechanism to border conflict between cities or regencies, providing new insights regarding the role of the administrative border as a key concept in decentralization.

Kata Kunci : Kawasan Perbatasan,Konflik Pembangunan,administrative border, concept, conflict, development, issues