Proses partisipasi Stakeholders dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) berbagai tingkat di Provinsi Maluku Utara

CONORAS, Zulfikar, Prof.Ir. A. Djunaedi, MUP.,Ph.D

2007 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Penelitian mengenai proses partisipasi Stakeholders dalam Musrenbang berbagai tingkat di Provinsi Maluku Utara ini didasarkan pada kenyataan bahwa wilayah Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga pemerintah daerah dan masyarakat belum memiliki pengalaman yang cukup dalam melaksanakan perencanaan pembangunan secara partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses partisipasi stakeholders dalam Musrenbang berbagai tingkat di Provinsi Maluku Utara dan merumuskan faktor-faktor yang dipersepsikan mempengaruhi proses partisipasi stakeholders. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksploratif. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada Musrenbang tingkat kelurahan, proses partisipasi dapat dikatakan cukup berhasil dilihat dari sisi pelaksanaan dan animo masyarakat/stakeholders yang tinggi, namun dari segi kualitasnya masih kurang. Pada tingkat kecamatan proses Musrenbang berhasil dilaksanakan dengan baik, namun keterlibatan stakeholders di tingkat ini hanya diwakili Lurah dan ketua LPM. Pada tingkat kabupaten/kota, stakeholders yang terlibat dalam Musrenbang hanya diwakili perwakilan/delegasi dari kecamatan dan wakil dari SKPD dan pihak LSM. Pada tingkat provinsi, partisipasi Stakeholders bisa dikatakan sangat kecil, karena yang terlibat dalam Musrenbang lebih didominasi para SKPD yang mewakili setiap instansi. Meskipun hadir dalam Musrenbang tingkat provinsi ini, namun stakeholders lain dan LSM tidak diberikan peran dalam tahap pembahasan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat/stakeholders dalam Musrenbang berbagai tingkat di Provinsi Maluku Utara ini masih sebatas partisipasi ide, yakni sekedar memberikan usulan dan masukan dalam Musrenbang. Sistem bottom up planning yang menjadi tujuan pemerintah dalam Musrenbang ini belum sempurna seperti yang diharapkan. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan Musrenbang yang telah diselenggarakan serta membuat rumusan yang efektif untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat/stakeholders di berbagai tingkat pelaksanaannya.

The research on the participation process of stakeholders in Musrenbang in various governmental levels in North Maluku is mainly based on the fact that North Maluku province consists of islands with unequal population distribution so that the government and its people do not have sufficient experience in implementing development planning with a participative method. The objective of the research is to know the participation process of stakeholders in Musrenbang in various governmental levels in North Maluku Province and to formulate factors assumed to have influenced the participation process of stakeholders. The method used in the research is qualitative explorative. The method of qualitative descriptive analysis is used as a technique to analyze the data. The research result indicates that the participation process in Musrenbang in the village level is quite successful if seen from the implementation and high enthusiasm of the people/stakeholders. However, if seen from the quality the process is still considered insufficient. In sub-district level, Musrenbang can be implemented well, but the involvement of stakeholders is only represented by village chiefs or LPM leaders. In the regency level, the stakeholders involved in Musrenbang are only represented by representatives or delegations from sub-districts and representatives from SKPD and NGOs. In the provincial level, the participation of stakeholders is considered low as most of the participants in Musrenbang are mostly dominated by SKPD representing each department. Even though other stakeholders and NGOs attend the Musrenbang in the provincial level, they do not play a significant role in the process of discussion and decision making. The participation of the community/stakeholders in Musrenbang in various governmental levels in North Maluku Province is only limited in the participation on proposing ideas. In the other words, the stakeholders are only entitled to propose ideas and feedback in Musrenbang. The bottom up planning system as the objective of Musrenbang is not well achieved yet as expected. Therefore, it is deemed important to evaluate the previously implemented Musrenbang and to create an effective formulation to maximize the participation of community/stakeholders in Musrenbang in its various implementation levels.

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan,Peran Stakeholders, Participation, Stakeholders, Development Planning Discussion (Musrenbang), Bottom Up Planning