Analisis penyusunan anggaran kinerja Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman

CONDROSULISTYO, Rodentus, Abdul Halim, Prof.Dr.,MBA

2007 | Tesis | Magister Manajemen

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sebagai satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati di bidang pengelolaan kepegawaian daerah dan mempunyai fungsi dibidang pengelolaan kepegawaian daerah, dan memberi pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menghadapi kendala dalam penyusunan anggaran kinerja. Hal ini di sebabkan karena sistem manajemen dibidang pengelolaan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut sistem manajemen dualisme. Sistem dualisme artinya ada bagian-bagian kewenangan yang menjadi kewenangan daerah, dan ada bagian-bagian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sistem manajemen yang bersifat dualisme menimbulkan kendala dalam penyusunan anggaran kinerja guna menentukan indikator target kinerja. Indikator target kinerja merupakan harapan yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu. Penentuan indikator target kinerja idealnya menggunakan satuan ukur yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi. Analisis menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang menjalankan sistem manajeman organisasi dualisme seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan banyak menemui hambatan. Kendala yang dihadapi adalah terkait dengan pengumpulan data yang akan digunakan untuk menetapkan indikator kinerja dalam rangka penyusunan anggaran kinerja. Penyusunan anggaran Badan Kepegawaian Daerah masih menggunakan sistem penyusunan anggaran tradisional pada kegiatan-kegiatan yang melaksanakan sistem manajemen organisasi dualisme. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengusulkan kepada lembaga-lembaga pengelola kepegawaian agar menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran kinerja didaerah. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pengelola kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah Sleman as a unit of work equipment in region has main duty to help the regent in the regent officialdom management, and give supporting services for the implementation of regency government administration. In implementing the main duty and its’ function Badan Kepegawaian Daerah face constraint in arranging its’ work procedure budget. This is because of the management system in officialdom management is based on Law No.32 year 2004 which follow the dualism management system. Dualism system means that there are some parts which become the regency arbitrariness and the other parts become the central arbitrariness. The dualism management system caused obstacle in the arrangement of its’ work procedure budget to consider the indicator of work procedure target. The indicator of work procedure target is a hope that wants to be achieved in a certain period. The consideration of work procedure target indicator use a unit of measurement which is based on the main duty and its’ function. Analysis shows that Badan Kepegawaian Daerah which apply the dualism organization management system like stated in Law No 32 about regency administration in 2004 with the government regulation No. 105 year 2000 which has changed with the government regulation No.58 year 2005 about the finance management face many problems. The facing problems link with the data collection which is going to be used to decide the work procedure indicator in accordance with work procedure budget management. The arrangement of Badan Kepegawaian Daerah budget still uses the traditional system in the activities that apply the dualism organization management. This research becomes a suggestion for Sleman government regency to propose to the officialdom arrangement institution about the working program which will be applied before the arrangement of working procedure budget in regency. Badan Kepegawaian Daerah in regency to develop coordination between officialdom management institutions.

Kata Kunci : Sistem Anggaran Kinerja,Sistem Manajemen Organisasi, The Dualism of Management Organisation, Work procedure Budget System