Penguatan kelembagaan Baitul Mal Wa'Tanwil (BMT) dalam perspektif Principles-Agents :: Studi kasus BMT Bringharjo dan BMT Bina Ummah di Yogyakarta

ROMAGIA, Drs. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini membahas pengaruh ketersediaan informasi pada beberapa variabel institutional terhadap enforcement atau penguatan kelembagaan. Enforcement atau penegakan kelembagaan adalah upaya menegakkan aturan, pengawasan, kontrol maupun check and balance antara berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional BMT. Penelitian ini berupaya mengukur sejauh mana variabel visi dan misi, jaminan hak kepemilikan atau jaminan property right, insentif, pelaporan keuangan, aturan formal, dan biaya transaksi diukur dengan koefisien korelasinya.

This Research concern on the corelation betwen information disclousure and institutional enforcement. Enforcement is the effort to enforce the role, monitoring, control, check and balance from many stakeholders on BMT governance. Its measure the coefisien correlation of vision and mission, property right, incentif, financial report, formal institution, and transaction cost. There isn’t any different perception betwen institutional indicator variabels with enforcement in BMT Bringharjo and BMT Bina Ummah. Otherwise, this research was found the positif correlation betwen vision dan mission, property right, and formal institution with enforcement.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan,BMT,Enforcement (Penegakan Kelembagaan),Ketersediaan Informasi,enforcement, information disclousure, perception, BMT