Determinan eksploitasi hutan di Provinsi Jambi, 1996-2005

OKTIANA, Evi, Dr. Denni P. Purbasari, M.Sc

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Rata-rata tahunan degradasi hutan tercatat meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab degradasi adalah eksploitasi hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi, kelembagaan dan politik terhadap eksploitasi hutan yang diukur dari nilai produksi kayu bulat di Provinsi Jambi, sejak reformasi fiskal diberlakukan pada tahun 1999. Penelitian ini menggunakan data panel tingkat kabupaten selama periode 1996-2005. Data yang digunakan berupa data produksi hasil hutan kayu bulat, beberapa variabel politik seperti periode kepemimpinan bupati, usia, dukungan mayoritas anggota DPRD, dan beberapa data ekonomi antara lain jumlah pengusahaan hutan, upah, harga kayu dan pendapatan per kapita. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kuadrat terkecil (OLS) pada data panel. Dengan model dasar eksploitasi hutan adalah fungsi dari kelembagaan, variabel ekonomi dan variabel politik. Dari model tersebut, dilakukan sensitivity test dan robustness check untuk melihat variabel kelembagaan sebagai fokus dari penelitian ini secara konsisten berpengaruh terhadap eksploitasi hutan. Estimasi dilakukan dengan menggunakan software eviews 3.0. Hasil studi ini menemukan bukti bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, usia bupati dan dukungan mayoritas anggota DPRD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap eksploitasi hutan di Provinsi Jambi, sedangkan masa kepemimpinan bupati periode kedua berpengaruh negatif dan signifikan, sementara itu variabel ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan

Indonesian forest has become very seriously degraded, in quality or quantity. The average degradation has increased every year. One of the reasons of that is forest exploitation. The purpose of this study is to analyze the effect of institutional change, the political, and economic variable on forest exploitation in Province of Jambi, since fiscal reform was embarked in 1999. This study uses district-level panel data from 1996-2005. The data used in this research are value of forest production, an indicator of institutional change, political variable such as an indicator whether or not the head district was in his second term in the administration, head district’s age, and the proportion of local legislative that come from the same party as the head district’s. Economic variable such as the number of forest concession permit holder, local wage rate, price of logs and income per capita. The method of estimation in this study is Ordinary Least Square. To ensure that the result remain hold when the model has changed, we run sensitivity test and robustness check. To estimate the regression, computer software eviews 3.0 is used. This study finds evidence that Law No. 25/1999, Inter-Governmental Fiscal Balance, head district’s age and the proportion of local legislative that come from the same party as the head district’s have positive and significant effect on forest exploitation in Jambi, while the head district’s second term in the administration has negative and significant effect. Surprisingly, we find no evidence that the economic variable affect forest exploitation.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Eksploitasi Hutan