Analisis inventarisasi aset daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan

MISBAHUDDIN, Dra. Wahyu Hidayati, M.Si

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inventarisasi aset yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bulungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. data sekunder berupa data rekapitulasi Hasil Laporan Tahunan Barang Milik Daerah Tahun 2006 dan data Laporan Penilaian Aset Barang Milik Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2006. 2. data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 30 responden pada Bagian Umum Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. Variabel yang digunakan adalah pendataan, pengkodean, pengelompokan, dan pencatatan. Semua variabel diukur dengan menggunakan lima skor skala likert dan dianalisis dengan menggunakan uji t-statistika. Pemerintah Kabupaten Bulungan telah melakukan penilaian aset melalui kerja sama dengan PT. Raxindo Wardana Jakarta. Tujuan dari penilaian aset barang milik daerah ini adalah dalam rangka pembuatan Neraca Daerah tahun 2006 dan tahun 2007. Hasil dari penilaian ini dinyatakan dalam Nilai Pasar dari seluruh aset barang milik daerah. Adapun jumlah keseluruhan aset barang milik daerah yang dinilai sebesar Rp1.078.749.724.000. Bentuk kerja sama ini merupakan amanat dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 105 tentang penggunaan Penilai Independen dalam melakukan Penilaian Barang Daerah. Terdapat beberapa hal yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam manajemen asetnya: staf teknis yang masih kurang dari segi kualitas maupun kuantitas, sistem pengawasan yang kurang, administrasi yang kurang lengkap, pemahaman pejabat terhadap metode manajemen aset masih kurang. Hal tersebut menyebabkan data aset yang masih belum lengkap, koordinasi dan pengawasan belum efektif. Namun upaya pengelolaan aset secara keseluruhan selalu terus diupayakan, karena harus memenuhi kewajiban penyusunan neraca daerah. Belum adanya sistem data base dan sistem informasi yang baik juga menjadi kendala dalam pengelolaan aset daerah. Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan segera dilakukan untuk menunjang pelaksanaan inventarisasi aset menuju kemandirian daerah.

This research attempted to analyze the asset stocktaking which is done by a local l government in Bulungan Regency. The datum which are used in this research as follows : 1. The secondary datum which are the recapitulation data of the Annual Report of Regional Commodity 2006 and the Report of the Valuation of Regional Commodity Asset in Bulungan Regency 2006. 2. The primary datum, in which the 30 respondents are taken by using purposive sampling technique. The 30 respondent are from General Division Of Equipment in Local Secretariat of Bulungan Regency (Bagian Umum Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan) The variables are measured by using five scores of licert scale an d analyzed by using statistic t. The government of Bulungan has done the asset valuation by cooperation whith PT. Raxindo Wardana Jakarata. The aim of asset valuation of regional commodity is in order to make balance of regency in 2006 and 2007. The result of the scoring is stated into Market Value from all the assets of regioanal commodity. The total amount of regional commodity asset is Rp1.078.749.724.000. The from of this cooperation is a mandate from the Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 105 tentang Penggunaan Penilai Independen dalam melakukan Penilaian Barang Daerah. There are several things which needed to be straighten up by the government of Bulungan Regency in his asset managements. They are : the lack of equity and quantity of technical staff, the lack of supervision system, the lack of the administration and the lack of official’s understanding in the method of asset management Those evoke the incomplete asset data, the ineffectiviness of the coordination and supervision. Therefore, the are continuous efforts in executing the asset, in order to fulfill the obligation in arranging the balance of regency. The lack database system and good information system becomes the obstacle in executing regional asset. The application Development of Management System of Regional Commodity (SIMBADA) which is mandated in the Peraaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, is expected to support the execution of asset stocktaking toward the regional autonomy.

Kata Kunci : Aset Pemerintah Daerah,Inventarisasi,Penilaian Aset, Asset valuation, data processing, encoding, grouping, and recording