Proses penentuan plafon anggaran di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku tahun anggaran 2007

POKAR, Adolof, Dr. Akhmad Makhfatih, MA

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Permasalahan yang sering dihadapi di daerah adalah keterbatasan anggaran bagi pembangunan bila dibandingkan dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Minimnya anggaran yang tersedia bagi pembangunan maka dibutuhkan proses penentuan plafon anggaran untuk menentukan prioritas pembangunan dan plafon anggaran bagi program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Prioritas pembangunan mempermudah daerah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi. Pengalokasian anggaran hendaknya dilakukan dengan baik karena tidak efektifnya alokasi anggaran akan mempengaruhi tujuan pembangunan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penentuan plafon anggaran yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 dan mengevaluasi plafon anggaran belanja di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara tak terstruktur bersama TAPD yang diwakili oleh Kepala BAPPEDA, Panitia Anggaran DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua Panitian Anggaran DPRD dan Perwakilan Kepala SKPD. Data sekunder berupa RKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007, KUAPBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007, PPA Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penentuan plafon anggaran di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 belum dilaksanakan sesuai pengelolaan keuangan daerah berbasis kinerja; dalam rumusan kebijakan anggaran di dalam KU-APBD terdapat kelalaian mengklasifikasikan cakupan urusan wajib dan urusan pilihan sehingga menyebabkan anggaran belanja untuk urusan pilihan lebih besar dari urusan wajib; pengalokasian ke dalam program-program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2007 secara keseluruhan berpihak pada pelayanan kepada masyarakat, menjamin kesinambungan pembangunan, dan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; besarnya anggaran tidak langsung yang dialokasikan kepada unit kerja dipengaruhi oleh cakupan unit organisasi, kebutuhan sarana dan prasarana unit organisasi dan jumlah serta kualifikasi sumber daya manusia yang mengabdi pada suatu unit organisasi; adanya pemusatan anggaran belanja tidak langsung dari beberapa organisasi pada suatu unit organisasi; dan banyaknya program pada suatu unit kerja tidak menjamin perolehan anggaran belanja langsung yang besar.

A problem that is frequently encountered in region is the restrictness of development budget, not the development itself. Based on the fact of minimum development budget, it is required the process of budget plafond determination to determine the development priority and of budget plafond for the programs with priority to carry out. The development priority actually facilitates the region in handling the development problems encountered. Therefore, the budget allocation should be done well because the ineffective budget allocation will of course affect adversely the expected development goals. The study aims to evaluate the process of determining the budget plafond in Aru Islands Regency at the period of 2007 and to evaluate expenditure budget plafond in the regency at the Budget Year of 2007. Data used in the study is primary and secondary data. The primary data are obtained by using unstructured interview with TAPD represented by the Head of BAPPEDA, the Budget Committee of DPRD represented by the Vice of Budget Committee of DPRD and the representatives of the Head of SKPD. The secondary data are the RKPD of Aru Islands Regency at the Budget Year of 2007, the KUAPBD of Aru Islands Regency at the Budget Year of 2007, the PPA of Aru Islands Regency at the Budget Year of 2007, and a Decree of the Minister of Domestic Affairs No. 13/ 2006. The result of the study shows that the process of determining the budget plafond in Aru Islands Regency at the Budget Year of 2007 do not carried out yet in accordance with performance-based local financial management; in the formulation of budget policy within the KU-APBD, there is dereliction in classifying the scope of obligatory and optional affairs that lead the expenditure budget for the optional affairs larger than obligatory ones; the allocation of budget toward the programs that will be carried out in Aru Islands Regency at the Budget Year of 2007 at whole tends to take side to the service for society, to the guaranting of sustainable development, and to the improvement of community life quality; the indirect large budget allocated to working units is really affected by the scope of organizational units, the need of infrastructures in the organizational units, and the number and qualification of human resources devoted to the organizational units; there is centralization of indirect expenditure budget in some organization at the organizational units; and many programs at a working unit do not necessarily assure to obtain larger direct expenditure budget.

Kata Kunci : Manajemen Keuangan Daerah,Plafon Anggaran,budgeting process, expenditure budget plafond