Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bima, 2005

BAKHRI, Syamsul, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2007 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun formula Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan variabel karakteristik desa, variabel-variabel yang berhubungan dengan pembangunan manusia seperti variabel ekonomi, pendidikan dan kesehatan, variabel keterjangkauan dan jumlah PBB yang dihasilkan oleh masing-masing desa di Kabupaten Bima, serta menghitung ketimpangan fiskal antardesa setelah dibuatnya formula tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bima, Badan Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan, dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bima. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu formula ADD yang disesuaikan dengan Surat Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 perihal Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa, sedangkan untuk menghitung ketimpangan antardesa menggunakan Indeks Williamson. Penetapan bobot variabel penentu bobot desa dilakukan secara simulasi selama enam simulasi untuk mencari bobot variabel yang memberikan nilai rata-rata Indeks Williamson terkecil yang menggambarkan semakin meratanya pendistribusian ADD. Hasil penelitian menetapkan simulasi kedua sebagai bobot variabel karena menghasilkan nilai rata-rata Indeks Williamson terkecil. Formula ADD dibagi dalam dua alternatif di mana untuk alternatif pertama jumlah ADD yang dianggarkan sama dengan jumlah DPPD, untuk formula alternatif kedua jumlah ADD yang dianggarkan sebesar 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah setelah dikurangi Belanja Pegawai. Sebelum adanya formula dana DPPD dibagi secara merata ke setiap desa sebesar Rp30.000.000,00, setelah adanya formula ADD alternatif pertama maka jumlah alokasi dana terendah yang diterima oleh desa adalah sebesar Rp21.645.213,14 sedangkan formula alternatif kedua mengahasilkan dana alokasi terendah sebesar Rp59.576.832,08. Dengan menggunakan formula alternatif pertama ada 91 desa mengalami penurunan jumlah bantuan yang diterima dan sebanyak 58 desa mengalami kenaikkan jumlah dana yang diterima bila dibandingkan dengan jumlah DPPD sedangkan Apabila menggunakan formula ADD alternatif kedua maka semua desa mengalami penambahan jumlah dana yang diterima. Hasil dari kedua formula alternatif tersebut memberikan gambaran semakin meratanya pendistribusian ADD dan semakin mengecilnya ketimpangan antardesa. Hal ini dilihat dari nilai Indeks Williamson masing-masing desa yang lebih banyak mendekati angka 0 (nol) apabila dibandingkan dengan jumlah DPPD, meratanya pendistrib usian ADD juga terlihat dengan menurunnya rata-rata nilai Indeks Williamson dari 0,3548 menjadi 0,0964.

This research aims at setting a formula of Countryside Fund Allocation by using countryside characteristic variable, variables relating to human development such as economic, education and health variables, and variable of feasibility as well as the value of the Land & Building Tax collected by each countryside in Bima Regency. Besides, it assesses fiscal gap between the countrysides after formula setting. The data employed in this research are the secondary data from Bima Statistic Center Office, Women Empowerment and Community Development Office, Regional Development Planning Office, National Education Office, Health Office, Revenue Office, and Financial Department of Local Secretariat of Bima Regency. There are two kinds of tool analysis, namely Countryside Fund Allocation that is adopted with the Letter of Domestic Affairs Minister Number 140/640/SJ Year 2005 on Countryside Fund Allocation from Regency/City Government to the Countryside Government while Willamson Index is used to calculate the gap between countrysides. The decision of variable value determining the countryside value is done in a simulation way as six simulations to find out the variable value giving the least Williamson Index average value that describes even distribution of Countryside Fund Allocation. The result determines the second simulation as variable value since it generates the least Williamson Index average value. The Countryside Fund Allocation formula is divided into two alternatives where for the first alternative the budgeted value of Countryside Fund Allocation is the same as the value of DPPD value. For the second alternative, the budgeted Countryside Fund Allocation is 10% of the Balance Fund received by the Local Government minus Expenditure for Workers. Before the existence of the formula, DPPD fund is distributed evenly to each countryside as much as IDR 59,576,832.08 each. Using the first alternative formula, there are 91 countrysides experiencing decrease of fund they receive compared to DPPD value and there are 58 countrysides experiencing increase fund value compared to the DPPD value. Using the formula of the second alternative Countryside Fund Allocation, however, all countrysides experience increase of fund they receive. The results of those two alternative formulae describe more even distribution of Countryside Fund Allocation and decreasing gap between countrysides. It can be seen at Williamson Index value of each countryside that is approaching the 0 (zero) value compared to DPPD value, the even distribution of Countryside Fund Allocation and the decrease of Williamson Index value average from 0.3548 to 0.0964.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal,Alokasi Dana Desa