Implementasi pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam GN-RHL di Kabupaten Gunungkidul

MINARNINGSIH, Dr. M. Baiquni, MA

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kondisi potensi hutan di Indonesia sudah dalam taraf mengkhawatirkan terutama karena semakin meningkatkan luas lahan kritis di hampir seluruh kawasan hutan di Indonesia. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan RI mencoba menanggulanginya dengan merumuskan kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai gerakan terpadu semua unsur dalam skala nasional, yaitu Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL). Secara konsep, selain mengedepankan unsur kegiatan teknis, GN-RHL mengusung semangat pemberdayaan masyarakat terutama dengan upaya pengembangan kelembagaan masyarakat. Tapi dalam pelaksanaannya kegiatan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat kurang mendapat perhatian. Penelitian ini mencari jawaban tentang bagaimana implementasi pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam GN-RHL di Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Gunungkidul, Penyuluh Kehutanan Lapangan, Tokoh masyarakat, Ketua Kelompok Tani dan anggotanya. Hasil wawancara didukung dengan hasil kuisioner yang diberikan kepada anggota kelompok tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat belum maksimal dilaksanakan karena belum sesuai dengan semangat pemberdayaan masyarakat dan tujuan pengembangan kelembagaan. Faktor yang dinilai mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komitmen aparat pelaksana serta partisipasi masyarakat. Komitmen aparat pelaksana belum optimal diberikan sedangkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik, baik karena motivasi ekonomi maupun non ekonomi dan faktor kepemimpinan kelompok yang kuat. Tetapi partisipasi masyarakat yang tinggi saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Saran yang diberikan, kegiatan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas pada kegiatan rehabiltasi hutan, pelaksana di daerah meningkatkan kemampuan SDM dan alokasi dana untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan partisipasi masyarakat ditingkatkan meskipun pendanaan kegiatan dari pemerintah sudah selesai.

Condition of Indonesian forest potency is in the worry level, especially because of wide increase progressively of critical land almost on all Indonesian forest area. The Government through Forestry Department tries to overcome it by The National Movement on Forest and Land Rehabilitation (GN -RHL). The GN-RHL conceptually, besides technically activity element, also carried empowering community spirit, especially by effort community institute building. But in the implementation, lack attention in institute building and empowering community. This research aim to know implementation of institute building and empowering community in GN-RHL and it influence factors in Gunungkidul regency. Qualitative descriptive approach used in this research by interview with Forestry and Plantation Board Of Gunungkidul regency, forest instructurs, elite figure, Chief and members of farmers Group. Interview result supported with result kuisioner which given member group of farmer. Based on obtained data, the implementation of institute building and empowering community was maximal yet because not yet according to empowering community spirit and the aim of institute building. The influenced factors of policy implementation were commitment of implementators and also public participation. Local government had low commitment while public participation was high enough, either economic or non economic motivations, and strong group leadership factor. But, if only high public participation is insufficient to guarantee of successfully of institute building implementation and empowering community. This research result suggest activity of institute building and empowerment community become priority at activity of forest rehabilitation, local implementor must increase ability of fund allocation and human resources and public participation must increase too although financing of activity from government have done.

Kata Kunci : Pembangunan Kehutanan,Pemberdayaan Masyarakat, forest rehabilitation, institute building, empowering community