Dinamika implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Kebumen

SISWANTI, Wahyu, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang diberikan kepada rumah tangga miskin. Diharapkan uang bantuan tunai tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin terutama untuk mengurangi beban pengeluaran yang harus ditanggung dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari akibat kenaikan harga dasar BBM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan persepsi atau pemahaman dan kepentingan para aktor pelaku kebijakan di setiap layer birokrasi dan kelompok sasaran (target group) dalam memahami kebijakan Bantuan Langsung Tunai, serta untuk mengetahui implikasi dari adanya perbedaan persepsi atau pemahaman dan kepentingan para aktor tersebut terhadap tahapan proses implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci dan dilengkapi analisa kuantitatif terhadap data sekunder dengan mengumpulkan dan mempelajari segala dokumen yang ada. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian Dari hasil analisis penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan BLT di Kabupaten Kebumen mengalami kendala karena adanya perbedaan persepsi atau pemahaman dan kepentingan para aktor pelaku kebijakan. Perbedaan persepsi dan pemahaman tersebut selain karena keterbatasan waktu dalam mempersiapkan program yang berdampak pada belum adanya kesamaan persepsi, juga karena adanya perbedaan kepentingan dari masingmasing aktor pada berbagai layer birokrasi dan target group. Perbedaan persepsi dan kepentingan antar aktor pelaku kebijakan pada akhirnya menimbukan adanya implikasi seperti konflik antar aktor, terjadinya praktek penyimpangan Bantuan Langsung Tunai baik dari proses pendataan pada awal program hingga tahap penyaluran dana seperti adanya salah sasaran. Implikasi yang lain adalah munculnya moralhazard perilaku spekulasi kelompok masyarakat non miskin untuk memiskinkan dirinya dan mendaftarkan diri supaya bisa menerima dana bantuan tersebut. Solusi bagi rata yang dilakukan oleh aktor pada level terbawah menunjukkan adanya kelemahan persepsi terhadap tujuan kebijakan dan upaya meredam konflik sosial. Hal ini menunjukkan kegagalan misi Bantuan Langsung Tunai yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi orang miskin. Untuk perbaikan perumusan dan implementasi kebijakan di masa datang, diajukan saran perlunya pemerintah mempersiapkan secara matang terhadap suatu kebijakan yang akan diluncurkan mulai dari persiapan program, sosialisasi, hingga mempersiapkan lembaga dan sistem di bawah untuk menghindari timbulnya salah persepsi atau pemahaman dari para aktor pelaku kebijakan. Disamping itu perlu komitmen pemerintah Kabupaten dan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan untuk mengurai akar penyebab kemiskinan dan merumuskan strategi kebijakan.

Bantuan Langsung Tunai (Cash Transfer Subsidy) policy is one program of fuel subsidy reduction compensation given to the poor. It is expected that the cash subsidy can be used by the poor primarily to reduce expense burden that must be taken in fulfilling daily basic needs as result of basic price increase of fuel. The research purpose is to understand the difference of perception or understanding and the interest of policy actors of each bureaucratic layer and target group about the policy of Cash Transfer Subsidy, and to find out implication of difference perception or understanding and interest of that actors to implementation of Cash Transfer Subsidy policy in Kebumen Regency. This research was done by qualitative method using in-dept interview with variuos key informants and completed by quantitative analysis againts secondary data by collecting and learning all existing documents. The result of research are illustrated descriptively and then analyzed and interpreted in order to find answers to research questions. The results of analysis indicated that implementation of Cash Transfer Subsidy in Kebumen Regency experienced barrier becaause there was difference of perception or understanding and interest of policy actors. The difference of percepion and understanding was not only caused by limited time in preparing program affecting absence of perception similarity, but also difference of interest of each actors in various bureaucratic layers and target group. The difference of perception and interest of policy actors finally resulted in implications, such as, conflict between actors, deviation of Cash Transfer Subsidy practice, both from process af early program recordings to phase of fund distributions, such as, presence of false target or mistargeting. Other implications were appeareances of moral-hazard of speculative behavior of not poor society to make them selves poor and apply them selves for receiving subsidy fund. Solution of even distribution done by actors of lowest level indicated that there was weak perception for policy goal and effort to reduce social conflict. It indicated that mission of the Cash Transfer Subsidy failed, where it should be only for the poor. To improve formulation and policy implementation in the future, suggestions were proposed that the government needs to prepare maturely a policy that will be lounched from program preparation, socialization, to preparation for institution and lower system to avoid misperception or misunderstanding of policy actors. In addition, it is necessary for the regency government to have commitment and presence of society involvement through approach of empowerment to minimize cause of poverty and formulate a strategy in order to solve the proverty problems.

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Implementasi Bantuan Langsung Tunai,Policy implementation, Perception and Interest, Cash Transfer Subsidy