Peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sorong Selatan

MARU, Sitti Nur A, Dr. Pratikno, M.Soc.Sci

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kebijakan desentralisasi dapat dipahami sebagai suatu pelimpahan wewenang dan pertanggung jawaban yang diikuti dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan pelayanan publik (public service) guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Kenyataan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sorong Selatan selama tahun 2004-2006, dengan kontribusi dana perimbangan sebesar 98,08 % dengan Dana Alokasi Umum sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah hanya 0.57 % terhadap APBD. Hal ini terlihat bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan masih sangat tinggi terhadap bantuan perimbangan dari pusat. Oleh sebab itu melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah, potensi daerah serta faktor-faktor penghambat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam penelitian ini terungkap bahwa Kapasitas Internal dan Kapasitas Eksternal Pemerintah Daerah merupakan penyebab menurunnya penerimaan daerah di Kabupaten Sorong Selatan. kendala lemahnya kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan dapat dilihat dari kapasitas internal maupun kapasitas eksternal sehingga potensi sumber daya alam seperti sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan dan energi belum bisa dioptimalkan menjadi suatu kemampuan. Terungkap juga bahwa Secara umum, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih rendah. Perangkat kelembagaan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dilihat dari aspek sumberdaya aparat, administrasi pemerintahan, kapasitas kelembagaan, struktur organisasi, dan infrastruktur relatif masih lemah. Keadaan tersebut tentu saja kurang menguntungkan bagi pelaksanaan kewenangan yang didesentralisasikan maupun pengembangan kapasitas daerah, serta masih lemahnya kapasitas eksternal Pemda Kabupaten Sorong Selatan baik itu aspek politik, hukum dan ekonomi sehingga kurang menunjang pelaksanaan kegiatan internal Pemda. Dalam tesis ini penulis menawarkan alternatif kebijakan yaitu dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan harus mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dengan cara melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam meningkatkan kemampuan individu maupun organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Sorong Selatan dapat dilakukan suatu learning organization, yakni dengan mengirimkan pegawai tugas belajar dan kursus-kursus sesuai bidang tugasnya masing-masing namun tetap dengan melakukan analisis kebutuhan agar disiplin ilmunya nanti dapat diimplementasikan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam meningkatkan kapasitas eksternal pemerintah daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan harus dapat memperkuat basis perekonomian masyarakat, dengan melakukan penataan sarana dan prasarana dibidang perekonomian daerah sehingga dapat menigkatkan akses perekonomian masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan.

Decentralization policy might be perceived as a transfer of authority and accountability followed by the assignment of power to manage financial resources to finance the operational cost and public service provision to support the autonomy of local government. The financial capacity of local government of Sorong Selatan Regency for the period of 2004-2006 has been supported by the compensating fund amounting to 98,08 % with conditional grants in the form of Public Allocation Fund as the greatest contributor. Meanwhile, the real income of the local government contributes only 0.57 % of the Local Budget. It demonstrated that the government of Sorong Selatan regency still highly dependent on the compensating subsidy from the central government. It is, therefore, my intention through the current research to determine the financing capacity of local government, the local potentials, and the factors impeding the local financial capacity of Sorong Selatan regency. The study reveals that the internal and external capacities of the Local Government are the causal factors that decrease the local fee for Sorong Selatan regency. The lower external capacity of the Local Government of Sorong Selatan Regency might be seen from the internal and external capacity, and consequently such natural resources potentials as agricultural, tourism, mining and energy can not be optimally managed as one united capacity. Also, the local government turned out to have lower institutional capacity in general. Institutional apparatus of Sorong Selatan Regency, viewed from the aspects of apparatus, governmental administration, institutional capacity, organizational structure, and infrastructure, appear to be relatively ineffective. Such conditions are invariably not conducive for the implementation of decentralized authority and the development local capacity. In addition, the lower external capacity of Local Government of Sorong Selatan Regency, either in political, legal, or economic aspects, has impeded the implementation of their internal activities. The author offered, in this paper, alternative policy to establish a learning organization intended to improve the internal capacity of both individual and organization of local government of Sorong Selatan regency. This can be implemented by sending the staff to joint in a special training according to their respective task force. However, needs analysis must be conducted to make sure that their disciplines are applicable to support the task and function of organization of local government of Sorong Selatan regency. In effort to improve the external capacity of the local government of Sorong Selatan regency, the latter must be intensively pursue to fortify the basis of social economy by reorganizing the facilities and infrastructures of local economies to allow for greater access to social economy in Sorong Selatan regency.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,PAD,Desentralisasi Fiskal, Fiscal decentralization, Financial Capacity of Local Government