Implementasi kebijakan pemanfaatan lahan :: Studi Perda No.42 Tahun 2000 tentang Struktur Tata Ruang Kota di Kabupaten Paniai Papua

KAYAME, Alfrida, Prof.Dr. Warsito Utomo

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Ditengah semakin derasnya gejolak berbagai musibah/bencana alam yang memporak porandakan kota kesayangan (love city) yang nyaman, bersih, teratur dan tertib, lagipula arus tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya upaya peningkatan perbaikan-perbaikan kota di berbaga i belahan dunia, maka di Indonesia khususnya pengembangan kota di Kawasan Timur Indonesia teristimewa di Kabupaten Paniai masih berada di bawah garis kemiskinan (daerah yang terisolir). Pada dua periode silam tahun 1996-2006 pemerintah daerah telah berupaya memprogramkan berbagai program tata kota. Untuk mengimplementasikan program tersebut pada prinsipnya sangat sulit. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu antara lain faktor letak geografis dan faktor-faktor lingkungan seperti sosial budaya, sosial ekonomi, faktor kependudukan dan lain sebagainya. Pengembangan pembangunan kota sering dan selalu mengalami pemutusan (missing link). Untuk tidak terjadi pemutusan, diharapkan bahwa program struktur tata guna lahan perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kekuatan kemampuan daerah itu sendiri. Kekuatan dan kemampuan daerah yang dimaksud adalah pengadaan sarana dan prasarana, alat berat canggih (teknologi) serta fasilitas umum lain, pada hakekatnya merupakan bagian dari manajemen pere ncanaan pengembangan kota. Sebagai suatu proses pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang dilakukan oleh pemerintah, agar tidak terjadi “bad implementation” terhadap struktur tata ruang kota, diharapkan dapat menemukan solusi kesesuaian kebutuhan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Kabupaten Paniai merupakan kabupaten baru yang berada diatas 4000-5000 kaki dari permukaan laut, yang tidak terjangkau dengan alat transportasi daerat, laut, sungai dan udara. Kondisi seperti ini juga menja di kendala utama. Namun pemerintah Paniai tetap maju mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan roda pemerintahan. Persoalan keterisolasian daerah dipandang bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai tantangan untuk memajukan kegiatan pembangunan di Kabupaten Paniai. Untuk itu berbagai program pembangunan yang mengarah kepada pembuka isolasi daerah, selalu menjadi program prioritas. Program yang diprioritas secara bertahap dilaksanakan sesuai rencana pengembangan pembagian wilayah kota, pada dasarnya dampak yang mengarah pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan daerah Kabupaten Paniai. Kabupaten Paniai mempunyai struktur tata ruang kota yang menunjang aktifitas warga masyarakat di wilayah yang dimaksud sehingga dengan kondisi penataan wilayah dan pola struktur tata ruang akan menjadi “entry point” bagi akselerasi pembangunan kota di Kabupaten Paniai, sehingga dapat diungkap “good implementation”. Sebagai dampak positif pengembangan proporsi penggunaan lahan tahun 2000 dan 2007 adalah sebagai berikut: penyediaan fasilitas umum sarana dan prasarana, barang dan jasa, utilitas kota, penyediaan sistem informasi dan telekomunikasi, fasilitas transportasi dan teknologi berat lainnya, serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang memadai. Pada akhirnya implementasi kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Paniai, merupakan tindak lanjut dari rencana umum struktur tata ruang yang diterjemahkan kedalam Peraturan Daerah No. 42 Tahun 2000 di Kabupaten Paniai dapat terkoordinir.

In the severe fluctuation of various disasters/calamities facing safe, clean, and orderly love city, and society demand flow for realization of increase in city improvements in various parts of the world, then, in Indonesia, city development in eastern Indonesia, most special region in Peniai district, is still existing under poverty line (isolated area). In 2 past periods, from 1996 to 2006, the local government has made effort to plan various city setting-up programs. The programs are principally difficult to implement. It can be affected by various factors, such as, geographic sites and environmental factors, such as, social-cultural, social-economic, demographic factors, and others. Development of city is missing link. In order that it does not occur, it is expected that the program of land use structure needs to adapt to condition and potency and strength and capacity of the own region. The local strength and capacity are acquisition of instruments and infrastructures, heavy equipment and other public facilities, that intrinsically are parts of city development management. A sustainable development done by the government, in order that bad implementation does take places at the city setting-up structures, is expected to find solution of consistence with needs required by various parties. Paniai district is a new district that is lied 4,000 – 5,000 feet on the sea level, not reachable by land, sea, and air vehicles. Such condition is major barrier. But the government of Paniai remains to motivate the society prosperity by running the governmental wheels. Problem of local isolation is not found as barrier, but it is a challenge for advancing activities of development in the Paniai district. Therefore, various development programs leading to open local isolation always become a priority program. The gradual priority program is implemented according to the plan of local city classification development, that is basically impact leading to the expected vision, mission, goals and objectives of Paniai district. The Paniai district has city setting-up structure supporting activities of the local people in the concerned region so that condition of local space setting-up would be entry point for accelerating the city development of Paniai district, so that good implem entation can be expressed. Positive impacts of land use proportion of 2000-2007 are as follows: provisions of public facilities of instrument and infrastructures, product and services, city utilities, information and telecommunication systems, transporters and other heavy technologies, and adequate social-economic service facilities. Finally, implementation of policy on land use in Paniai district is follow-up of general plan of space setting-up structures translated into local Law No. 42 of 2000 in the Paniai district can be coordinated

Kata Kunci : Kebijakan Publik,Pola Penggunaan Lahan,Perda Tata Ruang Kota,