Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah :: Studi kasus pada Kabupaten Luwu Timur TA 2004-2006

AKHMAD, Andi Tabacina, Prof.Dr. Warsito Utomo

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pengadaan barang/jasa selalu dihubungkan dengan akselerasi pembangunan. Jika tak ada pengadaan barang/jasa khususnya berupa proyek fisik, maka percepatan pembangunan sulit dilakukan. Dengan kata lain; kemiskinan, ketimpangan, kependudukan, kesempatan kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kelestarian, stabilitas, partisipasi masyarakat, dan sebagainya, adalah sumber permasalahan yang menjadi sumber gagasan dan dasar bagi perencanaan pembangunan. Hingga tahun keempat pemekarannya, Kabupaten Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan telah menyelenggarakan banyak pengadaan barang/jasa. Namun pengadaan barang/jasa tersebut dinilai memberikan benefit setinggi-tingginya, yang disebabkan belum diimplementasikannya prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa (yang meliputi prinsip efisien, efektif, adil/tidak diskriminatif, transparan, terbuka dan bersaing, serta akuntabel) secara utuh. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penyebab hal tersebut, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi prinsipprinsip tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisa deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi serta wawancara mendalam (indepth interview). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penyebab tidak diimplementasikannya prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah secara utuh adalah keterbatasan SDM, profit oriented, lemahnya koordinasi, serta perilaku KKN pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Demi terealisasinya prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah di masa mendatang, yang pada gilirannya akan mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencapai benefit setinggi-tingginya di Kabupaten Luwu Timur, maka disarankan sebagai berikut : (1) menegakkan konsistensi lembaga-lembaga pengawasan yang meliputi kejelasan standar dan kriteria pengawasan (sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengawasan), peningkatan SDM lembaga pengawasan, peningkatan tingkat kepatuhan terhadap etika hukum, serta sinergisitas komponen pengawasan penunjang; (2) meningkatkan SDM (dari segi kuantitas maupun kualitas) pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, yakni SDM pengguna barang/jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas, serta penyedia barang/jasa; (3) meningkatkan koordinasi antar instansi/unit kerja sebagai pengguna barang/jasa, sehingga seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa dapat bersinergi; serta (4) menghilangkan perilaku KKN.

Goods/service procurement is always associated to development acceleration. When there is no goods/service procurement, particularly in physical projects, development acceleration is difficult to do. In other word, poverty, imbalance, demography, employment and unemployment, economic growth, conservation, stability, people participation and so on are problem sources that are idea origin and base for development planning. For four years since its establishment, Luwu Timur regency in South Sulawesi Province have held goods/service procurement. However, the goods/service procurement did not give maximal benefit because basic principles of goods/service procurement (including efficient, effective, indiscriminative, transparent, open, competitive and accountable principles) have not been implemented wholly. This research aimed to explain causes of the problem and to identify factors supporting and hampering implementation of the principles. It used qualitative method with descriptive analysis. Data was gathered through observation and indepth interview. The conclusion from results of the research is that basic principles was not implemented because of limited human resource, profit oriented spirit, weak coordination, and corruption, collusion and nepotism behavior of actors involved in government goods/service procurement. To implement basic principles of government goods/service procurement in the future, which in turn will realize goods/service procurement with optimal benefit in Luwu Timur regency, so that it necessary to (1) enforced the controlling institution by consistency including in the clarity of standard and criteria of controlling (so that, the controlling function can not overlapping between one institution with the others), improve the controlling of human resource, improve the obedience of law ethics, also it build the sinergity of controlling component which supporting it; (2) improve the capability (the quantity and quality) of the good/service procurement actor, include in the user of the good/service procurement, the controlling and planning consultant, also the supplier of good/service procurement; (3) improve the coordination between instance as the user of the good/service procurement, so all of the procurement activity can be accelerated; at last (4) eliminate the corruption, collusion, and nepotism behavior

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah