Pengawasan produk hukum daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Sumatera Selatan

SALAMAH, Um, Dr. Samodra Wibawa

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Otonomi daerah yang diusung UU Nomor 22 Tahun 1999 membawa euphoria daerah dengan semangat otonomi yang berlebihan, khususnya dalam pengawasan terhadap kebijakan daerah baik berupa perda maupun peraturan kepala daerah berlangsung cukup longgar. Tanpa mendapat persetujuan Pemerintah Pusat, daerah dapat memberlakukan produk hukum daerahnya. Senyatanya setelah melalui mekanisme pengawasan represif yang dilaksanakan Pemerintah, harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melanggar kepentingan umum. Mengatasi hal itu Pemerintah mengubah mekanisme pengawasannya. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, pengawasan dibedakan tergantung pada materi produk hukum daerah yang akan ditetapkan pemerintah daerah. Untuk materi APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tataruang, setelah ditetapkan Bupati/Walikota sebelum diundangkan, harus mendapat evaluasi dari Gubernur setelah sebelumnya melakukan koordinasi dengan menteri yang membidangi. Idealnya setelah mengubah mekanisme pengawasan preventif tersebut, tidak ada lagi problematik perda bermasalah sehingga mendapat rekomendasi pembatalan dari pemerintah. Ternyata berdasarkan informasi Departemen Keuangan, per Desember 2006 ada sebanyak 895 Perda direkomendasikan “dibatalkan”. Dengan mengambil lokasi di Propinsi DIY dan Propinsi Sumsel, ternyata tidak semua produk hukum daerah yang direkomendasikan dibatalkan tersebut adalah produk hukum daerah yang ditetapkan setelah mekanisme ini berlangsung. Ini terjadi karena dalam proses penetapannya, tidak melalui mekanisme sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Disamping itu ada yang ditetapkan sebelum mekanisme pengawasan preventif ini dilaksanakan. Hal ini karena adanya perbedaan pemahaman daerah terhadap mekanisme itu sendiri dan atau terhadap aturan yang lebih tinggi. Kapasitas legal drafter daerah dalam pemahaman peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan. Belum bakunya standar evaluasi terhadap materi yang sama juga turut memberi peran kebermasalahan ini. Dari sisi perda itu sendiri dalam proses penetapannya, sebagian besar produk hukum daerah tidak memberi ruang pada partisipasi publik sehingga sering menuai protes dari masyarakat.

Local autonomy as contained in the Act Number of 1999 results in the euphoria of the local government with over enthusiasm, especially in too loose supervision of the local policy in the form o local regulation and also the regulation issued by local. Without any approval of central government, local governments put their own law products in effect. Actually, under a repressive supervision of central government, many of the law products should be annualled because they are in contradiction with higher laws and breach public interest. Based on the Act Number 32 of 2004 the government changes the supervision mechanism. It is categorized on the basic of the material of the local law products that will be issued by the local governments. Once the materials of local budget, lacal taxation, local retribution and spatial arrangement have been issued by the regents/ the mayors, they must be evaluated by the governors in coordination with the minister concerned. Ideally, after the change of supervision mechanism into a preventive supervision, there is not any problem appertaining to local regulations because of the central government’s recommendation of the annulment of the local regulations. Based on the information from the Department of Finance per December 2006 there are 895 local regulation that are recommended to annual. It is proven that not all of the local laws product in Special District of Yogyakarta and South Sumatera Province that are recommended to annual are those issued after the change of the mechanism. It is because they are not issued following the existing regulations. Additionally, there are also some of the local law products that are issued before the preventive supervision mechanism and remain to be in effect. It is because of the presence of the difference in the understanding the legislation. The lack of standard evaluation of the same materials also contribute to the presence of the problem. Considering the issuing process of the local regulations most of them do not enable public participation that they often find public protest.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan,Produk Hukum Daerah,Peraturan Daerah, Local Regulation with Problem, Repressive Supervision, Preventive Supervision