Implementasi kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan pasca tsunami di Banda Aceh

NASRUDDIN, Dr. Erwan Agus Purwanto

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan kegiatan pendidikan pada masa tanggap darurat dimulai tanggal 26 Januari 2005 dan difokuskan di setiap titik pengungsian, dan ditempat lain, bertujuan agar terlaksananya kembali proses pembelajaran bagi anak didik walaupun dalam kondisi darurat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sakorlak dan Sarlak (Depdiknas). Terselenggaranya kegiatan ini tidak terlepas dari peran dan bantuan dari berbagai Negara, Lembaga Pemerintah, LSM, NGOs, Donor, masyarakat lokal, swasta, (terbukti banyaknya bantuan yang mengalir ke Aceh demi terselenggarannya pendidikan darurat). Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata ada ketimpangan penyaluran bantuan dan lemahnya pelayanan para petugas dilapangan menyebabkan penyaluran bantuan tidak terarah, bahkan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan para anak didik dan pendidik. Tenaga pengajarnya sendiri direkrut dari tenaga relawan dari luar Aceh, berhubung tenaga guru (tetap) di sekolah banyak yang menjadi korban, dan ada juga yang trauma. Sedangkan guru yang masih hidup, belum mampu melakukan proses mengajar, dikarenakan berbagai faktor yang tidak mendukung untuk dapat mengajar seperti biasannya. Fase rekonstruksi dan rehabilitasi adalah lanjutan dari fase tanggap darurat. Yang menjadi dasar pelaksanaan rekontruksi dan rehabilitasi yaitu Keputusan Presiden tentang penetapan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD, Nomor 30 Tahun 2005, diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2005, yaitu Pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi (BRR) khususnya terhadap sarana dan prasarana pendidikan di kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, dari 286 sekolah (TK–SMA) yang ada di Banda Aceh, yang tertimpa tsunami 174 sekolah (60,8%) negeri dan swasta, yang selesai di bangun mencapai 66 sekolah (39,9 %), yang belum dibangun 103 sekolah (59,2 %), serta masih minimnya pemenuhan sarana seperti pustaka, laboratorium bahasa dan komputer, media pendidikan, ruangan pendidikan serta tenaga kependidikan, sehingga BRR dianggap gagal dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya terhadap sarana dan prasarana pendidikan di kota Banda Aceh tahun anggaran 2005-2006. Implementasi kebijakan BRR belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap pembangunan kembali sarana dan prasarana pendidikan termasuk sarana pendukung lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya faktor internal yang antara lain:Struktur Organisasi mencakup kompleksitasnya kegiatan, Formalitas, Sentralisasi Sumber Daya Manusia terdiri Sumber Daya Keuangan, sarana dan prasaran Sekolah, Sumber Daya Aparatur, Kegiatan/Program antara lain responsivitas BRR, Akuntabilitas, Koordinasi (Hubungan Internal), sedangkan faktor eksternalnya yaitu Peran NGOs, lembaga donor, Peran LSM Lokal, Pemerintah Daerah (Depdiknas), kesemuanya itu sangat mempengaruhi kinerja BRR terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali sarana dan prasarana pendidikan, dan hal ini akan sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan dimasa yang akan datang.

Implementation of education activity at a period of emergency begins on 26 January 2005 and focused in every point of evacuation, and other places. The activity aims to make the teaching learning process can exist again although in condition of emergency. This activity is executed by Sakorlak and Sarlak (Depdiknas), and it can not be quit of role and aid from various states, Government Agency, LSM, NGOs, donors, Local public, private sector (proven that many aid streaming into Aceh in order to make the teaching learning process can run well). In the implementation, there is Iameness in channeling the aid of service and the fields of officers cause channeling of aids could not be directional, with the result that the aid which given is not suitable to requirement of educators and students. The educators are recruited from volunteer who come from outside Aceh. It is done because many educators becoming victim and many of them are in traumatic. While the educators who still alive are not be able to do teaching learning process because various factors which don't support to teach as usual. Phase of reconstruction and rehabilitation is the continuation of emergency phase. What becoming base execution of reconstruction and rehabilitation is Decision of President concerning stipulating of Rehabilitation and Reconstruction, Region and Life of Public Province, NAD, No.30 year 2005. It strengthened with the existence of Regulation of substitution government (Perpu) No.2 year 2005, that is forming of the institution of reconstruction and rehabilitation (BRR) specially to rebuild education facilities and basic facilities in Banda Aceh. Based on research result, there are 286 schools (TK-SMA) in Banda Aceh, 174 (60,8%) private and state schools were borning down of tsunami, which rebuild similar reach 66 schools (39,9%), which not yet been rebuild 103 schools (59,2%). There are also still minimilize in the accomplishment of supporting facilities like books, computer and language laboratory, education media, education room and also the educators. So that BRR is assumed to fail in policy implementation specially to education facilities and basic facilities in Banda Aceh between year 2005 up to 2006. Implementation of policy of BRR can not be able to bring evolution to the development of facilities and basic facilities education and also another supporting facilities. Those things are caused some factors. Internal factors are: The Structure of organization include; the complexity of activities, formality, human resources centralization compose monetary resource, facilities and basic facilities education, the officers resources, Activities or programs like responsivity of BRR, Accountability, Coordinated (Internal Rapport). While the external factors are the role of NGOs, donor institutes, local LSM, local Government (Depdiknas), all of them are hardly influence of the performance of BRR activity in implementing the development of education facilities and basic facilities, and this thing would hardly affect to quality of education in the future.

Kata Kunci : Manajemen Bencana,Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi,Prasarana Pendidikan