Supporting Policy Pemerintah Provinsi DIY terhadap pendidikan tinggi di era otonomi daerah

HARJANTO, Sri Lestari, Dr. Erwan Agus Purwanto

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Lahirnya UU 32 Thn 2004 yang didahului dengan UU 22 Thn 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk melakukan pembangunan diberbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Berdasarkan PP No 25 Thn 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi, pada kelompok pendidikan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah Provinsi meliputi tiga hal, yaitu : pertama, Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu. kedua, Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan ketiga Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi. Ditengah menguatnya kewenangan dibidang Pendidikan, Yogyakarta yang sejak lama dikenal sebagai Kota Pendidikan, memiliki permasalahan yang serius yaitu terus menurunnya jumlah mahasiswa baru yang melanjutkan studi ke Yogyakarta. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui Supporting Policy Pemprov DIY terhadap Pendidikan Tinggi di Yogyakarta dan sejauh mana dampak kebijakan itu dapat mengatasi persoalan yang terjadi. Dalam penelitian ini bertujuan antara lain : menjelaskan sekaligus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di era Otonomi Daerah guna mendukung Pendidikan Tinggi. Kedua, penelitian ini menjelaskan sejauh mana kebijakan itu dapat mendukung Pendidikan Tinggi yang ada di Yogyakarta. Sesuai dengan fokus penelitian yaitu Supporting Policy Pemerintah Provinsi DIY Terhadap Pendidikan Tinggi di Era Otonomi Daerah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Evaluatif. Metode penelitian deskreptif evaluatif adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada sekarang atau memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah, data dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisa Didalam penelitian ini menyimpulkan bentuk Supporting Policy Pemprov. DIY terhadap Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta ada lima kebijakan. Lima kebijakan itu adalah pertama kebijakan bidang Transportasi, kedua kebijakan penyediaan Public Space, ketiga kebijakan bidang Perpustakaan, keempat kebijakan bidang Promosi Pendidikan dan kelima kebijakan Diklat Kewirausahaan. Didalam setiap kebijakan yang dilakukan Pemprov DIY dalam mendukung keberadaan Perguruan Tinggi yang ada di Yogyakarta terdapat kelemahan-kelemahan. Dampak Kebijakan yang dilakukan Pemprov. DIY dalam upaya mendukung keberadaan Perguruan Tinggi di Yogyakarta belum sepenuhnya berhasil mengatasi persoalan menurunnya jumlah mahasiswa baru yang melanjutkan studi ke Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan terus menurunnya jumlah mahasiswa baru dari tahun-ketahun. Jumlah mahasiswa baru di Yogyakarta mengalami penurunan rata-rata 16% per tahun.

Law No. 32/2004, which replaced Law No. 22/1999, gave wide authority to the region to conduct development in various fields including education. Based on governmental regulation No. 25 in 2000 on Central Government’s Authority and Provincial Authority in educational group, it is said that provincial authority covers three terms. They are the first is determination of policy on pupil and student admission from minority, isolated and or poor people. Second, government supports/helps implementation of higher education and third, consideration on opening and closing of higher education. In the middle of promoting authority in educational field of Yogyakarta that since long time ago known as Education City, has serious problem, namely decreased number of new students to continue study at Yogyakarta. Therefore, it is very interesting to know Provincial Supporting Policy at Special Province of Yogyakarta on Higher Education of Yogyakarta and how far impact of this policy can resolve problem happened. This research was first to explain and to evaluate policies held by government of Special Province of Yogyakarta in Local Autonomy era for supporting Higher Education. Second, this research explained how far that policy can support higher education existed at Yogyakarta. Based on research focus namely Provincial Supporting Policy at Special Province of Yogyakarta on Higher Education in Local Autonomy era, research used explorative descriptive method. It was research that aimed to resolve the given problems at present or focused on resolution of the problem, and collecting, composing, explanation and analyzing data. It was concluded that forms of Provincial Supporting Policy at Special Province of Yogyakarta on Higher Education located at Yogyakarta were five policies. The five policies were first policy in transportation, second policy in providing Public Space, third policy in Library, fourth policy in Educational Promotion field and fifth policy in Training and Education for Enterpreneurship. In each of policy held by Special Province of Yogyakarta in effort to support existence of Higher Education located at Yogyakarta, there were weakness. Impact of policy held by Special Province of Yogyakarta in existence of Higher Education has not fully succeeded to resolve decreased number of new students to continue study at Yogyakarta. It was proved by continuing number of new student year by year. Number of new students at Yogyakarta experienced decreasing average 16% each year.

Kata Kunci : Kebijakan Otonomi Daerah,Pendidikan Tinggi, Supporting Policy, Higher Education, Policy Impact