Peran politisi perempuan di DPRD :: Studi peran politisi perempuan di DPRD Kabupaten Kudus periode 2004-2009

DEWI, Siti Malaiha, Dr. Partini

2007 | Tesis | S2 Sosiologi

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki- laki atas kaum perempuan menempatkan perempuan sebagai The second human being di bawah laki- laki. Akibat yang paling jelas dari situasi sosial seperti ini adalah marjinalisasi perempuan dari arena politik formal. Bentuk marginalisasi perempuan dapat dilihat dari minimnya representasi perempuan pada struktur lembaga pengambil keputusan dan kebijakan yang tidak memihak kepentingan perempuan. Kondisi–kondisi tersebut mendasari sejumlah aktivis perempuan melakukan affirmative action, kuota 30% bagi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran politisi perempuan di DPRD Kabupaten Kudus Periode 2004-2009 khususnya pada proses yang dilakukan politisi perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dengan menggunakan kerangka konsep dari berbagai aliran feminisme, namun feminisme liberal lebih dominan digunakan, disamping juga Teori Peran. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan seluruh data dari informan lalu gejala yang ada ditemukan hubunganya dan selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi secara sistematis tentang makna data-data tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sebagian politisi perempuan yang berperan di dewan khususnya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan baik pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan, sedangkan sebagian lainya belum memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Politisi perempuan yang memiliki latar belakang sebagai aktifitas sosial politik, yang sebelumnya bekerja, dan berasal dari partai yang berbasis agama dan memiliki ikatan emosional kuat dengan organisasi sosial keagamaan tertentu, serta terjun ke dunia politik karena dorongan diri sendiri, lebih aktif dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan perempuan dibandingkan dengan politisi perempuan yang berasal dari partai yang tidak memiliki ikatan emosional dengan organisasi sosial tertentu, yang sebelumnya tidak bekerja, dan terjun ke dunia politik karena dorongan dan dukungan finansial dari suami mereka. Meskipun sebagian politisi perempuan memiliki peran yang siginifikan namun output dari perjuangan tersebut belum berhasil tampak dari Perda yang tidak menampakan ciri feminis, dan jumlah anggaran untuk pemberdayaan perempuan yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa isu gender di lembaga legislatif masih pada dataran permukaan, sementara pada pengambilan keputusan masih bias gender. Beberapa kendala yang dihadapi politisi perempuan khususnya dalam memperjuangkan kepentingan perempuan yang apabila dipetakan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain kurangnya pemahaman politisi perempuan akan kebutuhan perempuan, posisi perempuan di lembaga legislatif yang kurang strategis dan konflik peran yang dihadapi politisi perempuan. Sedangkan kendala eksternal antara lain Mekanisme pengambilan keputusan di dewan yang banyak didasarkan pada kepentingan partai melalui fraksi, Jadwal rapat dan aturan main di dewan yang tidak memperhatikan kebutuhan perempuan serta Jeratan budaya yang memperlakukan laki- laki lebih bernilai daripada perempuan berakibat posisi perempuan tidak setara dengan lakilaki

Human life order is dominated by male over female so place woman as the second human being below man. The clearest effect of such social situation is a marginalization of woman from formal political field. Forms of woman marginalization can be seen in structure of decision-making institutions and policies that did not side with female interest. The condition led to some woman activists to make affirmative action to demand 30% quota for woman in legislature. This research aimed to identify the extent of female politicians in the 2004- 2009 Kudus Local Legislature specially how process female politicians struggle the interset women, using conceptual frameworks from various feminism schools. However, liberal feminism was used more dominant beside The Role Theory. Method used in this research was qualitative descriptive method by describing all data from informants, making relationships of symptoms found and analyzing and interpreting systematically significance of the data. Results of the research indicated that part of female politicians played role in their struggle for woman interest in legislature either in their function in legislation, budgeting, and controlling, while the others have not contributed to increase in woman life quality. This statement indicate that female politicians with with same position has’t true have same role. Female politicians have background social and political activity, that was works, and originaly from religious basic party and have strong emotional bind, with certain religious social organization, also participate on political area because stimulus from her self more active and have attention to female interested comparation with female politicians that originaly from party that haven’t emotional bind with certain social organisation, that wasn’t work, and participate on political area because stimulus and finansial support from their husband. Although part of female politicians played role in their struggle for women interest in legislature but they are not success example there are not legislate with feminism character and the women budget is decrease. So, issue gender in legislature just issue and haven’t decision maker yet. The obstruction consisted of internal and external obstruction. Internal obstruction included less understanding of female legislature on women need, less strategic position of and role conflict of women in legislative institution. The external obstructions were, among other, patriarchal culture.

Kata Kunci : Politisi Perempuan,Peran,DPRD, female politicians, female interest