Analisis terhadap misi Peacebuilding United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)

SUGITO, Dr. Nanang Pamuji Mugasejati

2007 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional (Magister Perdamaian dan Res

United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) secara resmi beroperasi sejak 25 Oktober 1999 dengan tujuan utama melakukan peacebuilding di Timor Timur setelah sebelumnya dihancurkan oleh para milisi pro Indonesia. Kerusuhan massal pada bulan September 1999, telah mengakibatkan 1000 orang lebih meninggal, tiga perempat penduduk kehilangan tempat tinggal, 200.000 orang mengungsi, 70 % infrastruktur rusak, dan tidak berjalannya pelayanan publik. Merujuk pada resolusi PBB nomor 1272 tahun 1999, UNTAET memiliki mandat untuk memperbaiki kondisi keamanan, ekonomi, politik dan pemerintahan, serta sosial kemanusiaan. Pembangunan dalam sektor keamanan dilakukan dengan menghentikan kekerasan oleh para milisi, menciptakan institusi kepolisian PNTL, dan Angkatan Bersenjata FDTL. Kehidupan perekonomian mulai diperbaiki dengan menciptakan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan secara bersama-sama dengan IMF dan Bank Dunia. UNTAET juga memulai pemerintahan sementara di Timor Timur sekaligus menciptakan sistem politik yang demokratis. Sementara itu, upaya pemberiaan bantuan kemanusiaan yang digalang oleh UNTAET mampu mengurangi penderitaan rakyat Timor Timur. Tesis ini berupaya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mandat UNTAET di Timor Timur dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi UNTAET selama melakukan operasi peacebuilding di Timor Timur. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode kajian pustaka baik dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber dari internet. Berdasar pada penelitian yang kami lakukan, kami menemukan beberapa keberhasilan UNTAET, terutama dalam melakukan pembangunan institusi di Timor Timur seperti institusi keamanan (kepolisian, angkatan bersenjata, dan sistem peradilan), institusi ekonomi (moneter dan fiscal), institusi politik (pemerintahan dan pemilu), serta rehabilitasi kehidupan sosial-kemanusiaan dengan pemulangan pengungsi dan bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya. Namun, UNTAET mengalami beberapa hambatan pada pelaksanaan program-programnya. Secara internal : UNTAET terkendala dengan struktur pemerintahan sementara yang otoritarian, pengalaman staf yang kurang memahami kondisi sosial dan budaya penduduk Timor Timur, dan dukungan internasional yang relatif kecil. Sedangkan dari masyarakat lokal, UNTAET terkendala dengan minimnya partisipasi rakyat dalam program UNTAET dan permasalahan posisi bekas Falintil, baik dalam perpolitikan maupun institusi keamanan.

United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) was officially launched on 25 October 1999 for a peacebuilding purpose in East Timor which was completely demolished by a campaign of violence by pro-Indonesia militia. The mass riot in September 1999 caused more than 1000 killed, three fourth people loosing their house, 200.000 people displaced, 70 % infrastructure destroyed, and no public service. Based on the UN’s resolution number 1272, UNTAET had mandate to develop security, economic, politic and government, and socialhumanitarian sector. The development of security sector was addressed to stop violence by militia and create police institution (PNTL) and army forces (FDTL). In economic sector, UNTAET – in cooperation with IMF and World Bank – created fiscal and monetary system. As transitional government, UNTAET served public services and established democratic political system. UNTAET also coordinated the humanitarian aid to relief Timorese from suffering. This research aims to know how UNTAET implemented the peacebuilding mandate in East Timor and what kind of obstacles faced in the implementation of its mandate. The research based on the literature study-method, using data from journal, books, and internet resource. According to the research, UNTAET had successful achievement, especially in the development of institution on : security (police, army, and justice system), economy (monetary and fiscal system), politics (government and general election), and humanitarian assistance. Moreover, UNTAET faced some obstacles in the program implementation, such as authoritarian structure of UNTAET, the lack UNTAET staff of social and cultural knowledge on Timorese, and the lack of international support. Beside that, it also faced lack of Timorese participation in its programs and ex-Falintil problem in the politics and security institution.

Kata Kunci : UNTAET,Misi Peace Building,Timor Timur, Peacebuilding