Penggunaan kekerasan dalam pemolisian di Papua :: Studi kasus Abepura 7 Desember 2000
KAWER, Gustaf Rudolf, Sigit Riyanto, LLM
2007 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional (Magister Perdamaian dan ResPenelitian ini bermaksud untuk mengetahui prosedur pendekatan kekerasan aparat Kepolisian dalam penanganan aksi massa di Papua dalam hal ini kasus Abepura 7 Desember 2000 serta mengetahui ekpresi dinamika politik lokal yang berpengaruh terhadap pendekatan yang dilakukan aparat Kepolisian dalam kasus tersebut, berikutnya untuk mengetahui pengaruh struktur kelembagaan dan politik nasional terhadap proses kekerasan polisi di Papua secara khusus dalam kasus Abepura 7 Desember 2000. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Kota Jayapura sebagai tempat terjadinya kekerasan aparat Kepolisian terhadap massa dengan variabel penelitian independen dan dependent variabel, penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari dokumen berupa laporan-laporan investigasi, putusan pengadilan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan kasus Abepura 7 Desember 2000 selanjutnya untuk mendapat data penulis melakukan wawancara dengan Kasatserse Polresta Jayapura dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisa dengan cara menilai data, interpretasi terhadap serta mengambil kesimpulan terhadap data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan Kekerasan Aparat Kepolisian dalam penanganan aksi massa di Jayapura dalam Kasus Abepura 7 Desember 2000 dapat dikategorikan sebagai pendekatan kekerasan diluar prosedur hukum karena dalam kasus ini aparat melakukan tindakkan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan, hal ini bertentangan dengan apa yang tertuang dalam Prinsip-Prinsip Dasar PBB dalam Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Bagi Aparat Penegak Hukum, prosedur penangkapan dan penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tugas dan Kewenangan Polisi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 dan Acuan mengenai diskresi aparat kepolisian dalam menangani massa sebagai dasar hukum aparat Kepolisian dalam bertindak. Kekerasan aparat ini disebabkan oleh faktor Faktor Dinamika Politik Lokal, yaitu adanya aspirasi merdeka yang dituangkan lewat Musyawarah Besar Papua, Kegiatan mencari dukungan politik, Konggres Papua II, Operasi Pengkondisian Wilayah Papua yang selanjutnya ditanggapi dengan tindakkan represif aparat Kepolisian terhadap aksi massa di Jayapura. Faktor perubahan Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah, yaitu ketidak konsistenan pemimpin di Indonesia dalam menjalankan kebijakan di Papua, faktor kelembagaan yaitu adanya perubahan institusi Kepolisian yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia berpisah dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), perubahan ini tidak diikuti oleh kesiapan aparat Kepolisian ditingkat Daerah, sehingga ketika terjadi aksi massa, aparat tetap menggunakan pola lama yaitu penanganan aksi massa dengan represif atau pendekatan kekerasan.
This research have an eye to to know procedure of approach of hardness of Police government officer in handling of mass action in Papua in this case case Abepura, December 7, 2000 and also know ekpresi local politics dynamics having an effect on to done by approach is Police government officer in the case, the next to know national politics and institute structure influence to process of hardness of police in Papua peculiarly in case Abepura December 7, 2000.In this writing, writer do research in Town Jayapura as place of the happening of hardness of Police government officer to mass with dependent and independent research variable of variable, writer do research by the way of studying document in the form of reports investigation of from KPP HAM, Papua, This research have an eye to to know procedure of approach of hardness of Police government officer in handling of mass action in Papua in this case case Abepura 7 December 2000 and also know ekpresi local politics dynamics having an effect on to done by approach is Police government officer in the case, the next to know national politics and institute structure influence to process of hardness of police in Papua peculiarly in case Abepura 7 December 2000. In this writing, writer do research in Town Jayapura as place of the happening of hardness of Police government officer to mass with dependent and independent research variable of variable, writer do research by the way of studying document in the form of reports investigation of from Commission Of Human Right, Papua, Commission of Woman Indonesia, Perempuan, Elsam and also decision of Justice Of HAM Abepura and literatures related to cases Abepura 7 Decembers 2000 hereinafter to get writers data do interview with Kasatserse Polresta Jayapura and Legal Aids institutes directors Papua hereinafter data which analysed obtained by the way of assessing data, interpretation to and also take conclusion to the obtained data. Research result show Hardness Of Police government officer in handling of mass action in Jayapura in Case Abepura December 7, 2000 can be categorized as approach of external hardness of law procedure by in this case of government officer do to act detention and arrest in arbitrary, persecution, murder, this thing is be against what is decanted in Bases principles PBB in Usage Of Fire Arms and hardness For Enforcers government officers Punished, detention and arrest procedure according to procedure of criminal code, Duty and Authority Of Police in Nobelium [code/law]. 28 Year 1997 and Acuan concerning diskresi police government officer in handling mass as Police government officer legal fundament in acting. This government officer hardness because of Local Politics dynamics factor factor, that is existence of aspiration independence which poured passing Large deliberation Papua Kegiatan look for political support, Congress Papua, II, Operate For Region conditioner Papua later on answered by acting represif Police government officer to mass action in Jayapura. Factor of change of The Relation Of Goverment Of Area and center, that is in-(un- consistence of leader of in Indonesia in implementing policy in Papua, institute factor that is existence of change of Police institution namely Republic of indonesia state police apart with Indonesia national military ( TNI), this change be not followed by readiness of Police government officer of level of Area, so that on the happening of mass action, government officer remain to apply old pattern that is handling of mass action with represif or approach of hardness.
Kata Kunci : Unjuk Rasa,Pendekatan Aparat Kepolisian,Kekerasan, Hardness Of police, Local Politics dynamics, Change Of National Politics and also Change Of Institute Of Police
