Implementasi Program Wajar Dikdas 9 Tahun :: Studi kasus di Kabupaten Bima-NTB

WAHYUDDIN, Fris, Drs. Bambang Purwoko, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia turut berdampak pula pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah-daerah, berarti akan pula meningkatkan angka putus sekolah khususnya untuk anak usia 7-15 tahun. Oleh karena itulah, kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pendidikan gratis menjadi penting untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah melalui Program Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun. Agar supaya program ini dapat mencapai sasarannya, program ini pun dilaksanakan di tiap-tiap daerah, termasuk Kabupaten Bima. Arah dan tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK dan menekan angka putus sekolah (APS/DO). Target pencapaiannya APK untuk tingkat SD/MI munimal 110% dan tingkat SMP/MTs minimal 95%, sementara target APS untuk keseluruhan 1%. Program ini seharusnya sudah tuntas sampai dengan tahun 2004 sebagai target Pemerintah, namun ternyata gagal. Dalam studi ini penulis menggunakan teori Grindle sebagai kerangka pikir dengan mencoba menganalisa pengaruh Isi kebijakan dan Konteks implementasi kebijakan terhadap Implementasi Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Kabupaten Bima untuk periode 2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisa kualititatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bima. Kemudian data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Isi dan Konteks dalam implementasi Progam ini cukup besar, artinya kegagalan dan keberhasilan implementasi program ini sangat ditentukan oleh Isi kebijakan itu sendiri serta Konteks implementasi dimana program dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan pula, masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI: 108% dan APK SMP/MTs: 79%) serta tingginya Angka Putus Sekolah (APS SD/MI: 0,5% dan APS SMP/MTs: 0,71%) anak usia sekolah 7-15 tahun di Kabupaten Bima. Rekomendasi penelitian ini adalah pertama, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan yang tepat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat lebih diutamakan. Kedua, dalam setiap pengambilan kebijakan, hendaknya Pemerintah mempetrimbangkan kemampuan masing-masing daerah. Ketiga, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, Pemerintah perlu melakukan preview dan review terhadap implementasi program, baik yang akan maupun yang telah dijalankan. Keempat adalah diperlukan strategi yang tepat dalam setiap program yang dujalankan.

Economic crisis happening in Indonesia has brought out an impact in the increasing the numbers of poverty in every regency. It means that, schools dropping out rate will increase too, especially for the students of 7-15 years old. Therefore, a public policy to increase the schools enrolments and pressing the rates of dropping-out become important to be implemented by the government soon. One of the public policy is The Program of 9 years Elementary Educational Compulsory. In order to be successful in implementing, the program must be implemented in every region, including Bima Regency. The main purposes of this program are to increase the Raw Rates Participation (APK) and to pressure the Rate of Dropping Out (APS/DO) for each school level. The target criterions are namely, for the SD/MI must be developed up to 110 %, SMP/MTs must be minimum 95 % for APK, and up to 1 % for APS target. However, this target has been stated since 2004, but it failed. And now up to 2006 this program isn’t still get well as the target. In this study, the writer use Grindle’s theory as a main idea of this research. In this study, the writer try to analyze the influences of Content of policy and the Context of implementing policy to the implementation completing program of 9 years Elementary Education Compulsory in Bima Regency in period 2006. Based on this explaination, the problem formulation in this research is, “How do Policy Content and Implementation Context influence the implementation of the 9 years Elementary Educational Compulsory Program in Bima Regency, by the period of 2006?” This study use descriptive method by qualitative analyzing technique. The setting of research is located in Bima Regency. The data used in this research are by primary and secondary data system. Those are obtained by observation, interview, and literature studies techniques. The sample used is by “purposive sampling.” The results of this research show that, the influence of both Content and Context to the Program Implementing above is quite significant. It means, the failure and successful of the program implementation are determined by both Content of Policy and Context of Implementation it self and Context of Implementation hold. This research also shows the Low Rate of Row Participations (APK SD/MI: 108% and APK SMP/MTs: 79%), and the High Rate of Dropping Out (APS SD/MI:0,5% and APS SMP/MTs: 0,71%) for children 7- 15 years old. The recommendation of this research is first, the Government need to take the appropriate policy, so that the society prime needs will be covered. Second, in decision making, the Government must consider to each local region. Third, need to do such kind of “preview and review” to the implementation. Fourth, the Government also should find out the appropriate strategies which are hold.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Program Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun, Implementation, 9 years Elementary Educational Compulsory, Contents of Policy and Context of Implementation.