Konflik tapal batas :: Studi kasus mengenai sebab-sebab dan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelesaian konflik tapal batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu

MUSYRIDYANSYAH, Drs. Bambang Purwoko, MA

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Di Kalimantan Selatan, sengketa perbatasan ternyata turut merambah dan meramaikan perkembangan dinamika politik di tingkat lokal, dalam hal ini sengketa perbatasan yang terjadi antara Kabupaten Tanah Bumbu (daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru) dengan daerah tetangganya, yaitu Kabupaten Banjar (daerah otonom yang sudah ada semenjak terbentuknya Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 1950 yang silam).Persengketaan kedua daerah dimaksud awalnya berpangkal karena di lapangan belum pernah ditegaskan secara pasti tentang tapal batas kedua daerah, yang kemudian berlanjut pada makin melebarnya pemahaman atas berbagai ketentuan yang mengatur batas wilayah masing-masing daerah. Akhirnya pada rapat tanggal 19 Desember 2005, kedua Bupati (Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar) bersepakat menyerahkan kepada Pemerintah Propinsi untuk menetapkan batas daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Permasalahan yang ingin diteliti adalah sebab utama terjadinya konflik tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif dan analisis data yang yang digunakan adalah analisis deskriptif, melalui teknik ini akan digambarkan seluruh fakta atau data yang diperoleh. Hasil Penelitian ini dilihat secara struktural faktor-faktor penyebab konflik tapal batas adalah (1) Wilayah geografis Kotabaru sebelum pemekaran yang memberi keterbatasan dalam pengelolaan wilayah .Kondisi tersebut berbeda setelah pemekaran karena kepentingan yang sudah tidak sejalan (2) Kepentingan Ekonomi dan pengelolaan Sumberdaya Alam, (3) ketidakjelasan tapal batas antara kabupaten banjar dengan kabupaten tanah bumbu membuat konflik semakin meruncing.. Garis batas wilayah Administrasi Pemerintahan yang ada selama ini baru diatas peta, dilapangan belum ditegaskan dengan tanda-tanda batas yang jelas. Dalam tinjauan aspek personal, faktor-faktor penyebab konflik tapal batas adalah perbedaan kepentingan dan persepsi memunculkan strategi bagi setiap ;pihak untuk menggolkan tujuannya, sehingga masih ditemukan perbedaan pendapat tentang penggunaan peta dasar sebagai acuan penetapan dan penegasan batas daerah. Dalam tinjauan aspek kultural faktor-faktor penyebab konflik adalah perubahan nilai-nilai, diantaranya adalah nilai kognitif yang diyakini masyarakat dayak tentang tapal batas . Upaya Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dalam penyelesaian konflik adalah (1) Compromising style yaitu sebagai fasilitator. (2) Membentuk tim untuk peninjauan langsung ke lapangan, (3) Menghindari potensi konflik di tingkat bawah, (4) Regulasi. Penegasan batas daerah mutlak harus dilaksanakan, karena dengan batas daerah yang pasti, akan diketahui luasan dan batas wilayah kewenangan yang jelas serta jaminan kepastian hukum.

In South Kalimantan, mentioned above in the reality partake stealing and enliven growth of political dynamics in local storey level, in this case the conflict of frontier dispute that happened among Kabupaten Tanah Bumbu (the area result of Kabupaten Kotabaru) with his neighbour area, that is Kabupaten Banjar ( the otonomi area which there are formed by Province him of South Kalimantan in 1950). This matter happened because there is no stipulating him and coherent of area boundary agreed on by both parties. Paying attention existing problem, hence dispute both of such area initially have jetty to because in field have never been affirmed surely concerning state line both of area, what later; then continue at wide more and more him is understanding of to the various rule arranging regional boundary was each area. Finally at meeting of 19 December 2005, both Regent (Kabupaten Tanah Bumbu and Kabupaten Banjar) compromising to ask The Government of Province to specify area boundary according to rule and authority applying. The problems which wish to be checked is root cause the happening of state line conflict between Kabupaten Banjar with Kabupaten Tanah Bumbu and Governmental effort of Provinsi Kalimantan Selatan in finishing state line conflict between Kabupaten Banjar with Kabupaten Tanah Bumbu. At this research is used by research type with method qualitative and data analysis which the used is descriptive analysis, passing this technique will be depicted by entire all obtained data or fact. The Result of Research is structurally factors cause of state line conflict is (1) The geographical Region of Kotabaru before dissociation wich give restricted area handling. That condition is different after dissociation because of unsuitable importance (2) The Importance of Economics and management of Natural resources, (3)the unclear of state line between kabupaten Banjar with Kabupaten Tanah Bumbu make Conflict more and more become sharp. The state line of govermental administration area nowadays is only on the map but it’s not dealed clear yet. In aspect evaluation of personal, the factors that caused of state line conflict is difference of perception and importance peep out strategy for every side to isn't it the target of him so it is creat the different opinion about the basic form of state line decision. In cultural aspect evaluation the factors of the conflict is change of values, like the cognitife values that is convinced by Dayak Community about the state line.The strive of Kalimantan Selatan government in solution of conflict is (1) Compromising style that is as fasilitator. (2) Forming team for direct sighting to field, (3) Avoiding conflict potency in ground floor, (4) Regulation. Coherent of absolute area boundary have to be executed.

Kata Kunci : Konflik Tapal Batas,Sumberdaya Alam,Perilaku Elit Politik, Resources Conflict, Elite Driven, State Line