Tarik menarik kewenangan penyelenggaraan pelabuhan pada era otonomi daerah :: STudi kasus pada Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat

WILUYO, Amat, AAGN. Ari Dwipayana, M.Si

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, menetapkan wawasan nusantara serta memperkokoh ketahanan nasional. Berkaitan dengan aspek kewenangan pelabuhan, pemerintah pusat telah menerbitkan berbagai peraturan perundangan tentang kepelabuhan. Beberapa peraturan perundangan yang mengatur kepelabuhan dipersepsikan berbeda oleh beberapa pihak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dan menelaah proses tarik menarik penyelenggaraan kewenangan pelabuhan pada era desentralisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, (2) Mengetahui strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat posisi tawarnya dengan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan kewenangan pelabuhan. Pendekatan penelitian adalah deskriftif kualitatif. Unit analisis adalah pemerinh Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian berbentuk kualitatif karena pendekatan dalam peneltiian ini menghasilkan suatu data deskriftif mengenai bentuk tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolan pelabuhan. Penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terhadap Pemerintah Pusat(Departemen Perhubungan) dan Pemerintah Daerah. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah: (1) Tarik-menarik kewenangan pelabuhan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu berkaitan dengan tarik-menarik kepentingan kewenangan pengurusan pelabuhan regional, kepentingan pajak dan retribusi dan kepentingan penyelenggaraan pelabuhan internasional. Berkaitan dengan kewenangan pengurusan pelabuhan regional termasuk penyelenggaraan pelabuhan internasional, pemerintah pusat menilai pemerintah daerah belum mempunyai kesiapan dalam pengurusan pelabuhan baik sarana prasarana pendukung, aparatur maupun dukungan dana, sehingga kewenangan masih dilaksanakan pusat, jika tidak justru pengelolaan pelabuhan akan menurunkan kualitas layanan publik dan kompetensi. Sedangkan pemerintah daerah mempunyai kepentingan berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam hal lain selama ini pendapatan dari sektor kepelabuhanan semuanya masih masuk dalam kas Pemerintah Pusat, sehingga pendapatan dari sektor kepelabuhanan tidak dinikmati oleh daerah, dan sama sekali tidak mengikutsertakan peranan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah. Dalam hal lain daerah mempunyai kepentingan bahwa jika daerah mempunyai pelabuhan internasional, maka daerah tidak tergantung pada daerah lain termasuk dalam kegiatan ekonomi. (2) Strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat posisi tawarnya dengan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan kewenangan pelabuhan yaitu jalur formal (, asosiasi, dan lobby) dan informal (wacana, dan opini publik).

Harbour as one of the elements of transportation administration plays a very important role and, therefore, its administration is held by state government This is intended to support, carry out, and motivate the national goal accomplishment, settle archipelago concept, and empower the national security. Central government has established several rules about harbour authority affair. However, several rules regulating harbour affair are perceived differently by some parties. This research is intended to: (I) figure out and analyze the cause of the harbour authority administration dispute between the central government and the regional government of West Java province in decentralization era, (2) figure out the strategies of West Java province in strengthening its bargaining position to the central government in harbour authority administration and management. The methodology of this research is descriptive qualitative. The central government and the regional government of West Java province are the units of analysis in this research. The research applies qualitative methodology since the approach in this research constructs a description about the dispute of needs in harbour management between the central government and the regional government of West Java province. This research is conducted through document analysis and interviews. The interviews involves the central government, especially Department of Transportation, and the regional government of West Java province. The results of this research are: (1) harbour authority affair dispute between the central government and the regional government of West Java province was primarily concerned with regional and international harbour management as well as tax and retribution. Concerning the regional and international harbour management, central government assumed that the regional government of West Java province was not yet capable of handling the harbour management such as facility maintenance and financial si4pport. Accordingly, the central government held the authority. Otherwise, it would diminish the competence and public service quality. On one hand, the regional government of West Java province had a right to receive its regional income. As a matter of fact, the entire income of the harbour affair went to the central government treasury. Besides, this decision did not involved regional house of representative. On the other hand, if the regional government of West Java province had an international harbour, it would not be dependent to other regions particularly in economy situation. (2) formal (association and lobby) and informal (discourse and public opinion) strategies of regional government of West Java province in strengthening its bargaining position to central government in managing the harbour authority.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Pengelolaan,Pelabuhan, Harbour Authority Affair, Dispute, Decentralization