Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tenggara 2003

AMIN, Masri, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2007 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Keterlibatan masyarakat dalam dalam proses pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cermin nyata dalam membangun partisipasi politik masyarakat ditingkat lokal. Rumusan penelitian ini adalah bagaimanakah partisipasi masyarakat atau kelompok kepentingan dalam proses pembuatan APBD Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2003 dan media apakah yang efektif dalam menunjang partisipasi masyarakat atau kelompok kepentingan ?. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji aspek partisipasi masyarakat dalam pembuatan APBD Kabupaten Aceh Tenggara 2003 guna mengetahui sejauh mana masyarakat ikut terlibat dalam pembuatannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisa data yang bersifat kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dimaksudkan agar hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa gaya berpartisipasi Kelompok kepentingan di Aceh Tenggara dalam pembuatan APBD 2003 adalah dengan mengartikulasikan kepentingan lewat media massa, surat resmi, forum resmi maupun lobbies. Strategi kelompok kepentingan yang di gunakan meliputi demonstrasi, hubungan pribadi, perwakilan langsung, saluran formal – institusional, pendekatan terhadap pembuatan kebijakan, pendekatan terhadap lembaga-lembaga administratif/birokrasi, dan melalui seruan-seruan terhadap publik, demonstrasi atau protes-protes. Beberapa kelompok kepentingan hanya menggunakan partisipasi dalam bentuk hubungan pribadi atau lobby terhadap penentu kebijakan. Mayoritas responden kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam pembuatan APBD Kabupaten Aceh Tenggara berada pada tingkatan - derajat semu (degrees of tokenism), hal ini bukan karena kelemahan masyarakat semata, melainkan faktor ketertutupan elit birokrat dan politik, tidak menjalankan aturan yang sempurna. Hegemoni elit lewat mekanisme formal Musbangdes, UDKP dan Rakorbang yang memanipulasi aspirasi, menjadi faktor penghambat yang utama. Begitu juga dengan lembaga DPRD, tidak terbuka dan tidak menjalankan fungsinya karena dominasi elitnya sendiri, sehingga anggota DPRD yang lain masuk dalam lingkaran pragmatisme yang mengabaikan fungsinya dan masyarakat. Sementara kelompok kepentingan yang berada dalam lingkaran kekuasaan dikategorikan pada derajat - tidak partisipatif (nonparticipation). Sementara derajat tertinggi - kekuatan masyarakat (degrees of citizen power) tidak ditemukan pada kelompok kepentingan masyarakat yang berpartisipasi. Faktor penghambat partisipasi yaitu : relasi penguasa dengan masyarakat yang tidak timpangang, organisasi kelompok masyarakat yang rapuh, tingkat pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat yang rendah, kecakapan partisipasi dan artikulasi yang lemah, format dan kebijakan politik yang salah. Dengan hasil penelitian ini, maka beberapa gagasan diperlukan dalam rangka membangun startegi anggaran yang melibatkan rakyat (partisipatif), yaitu : Membangun Gerakan, Analisis Kebijakan (Policy Analysis), Advokasi (Advocation), Pemberdayaan Komunitas Akar Rumput (Grassroot Community Empowerment), Pembuatan Anggaran yang Demokratis, dan Desain Ulang Pola Penyerapan Aspirasi.

The community involvement in the making process of District Budget (APBD) was real mirror to build the community politic participation at local level. The formulation of research is how the community participation or interest group in the making process of District Budget Regency of South East Aceh in 2003 and what media that effective to support the community participation or interest group? The research activity is meant to examine the community participation aspect in the making of District Budget Regency of South East Aceh 2003 to observe as how far the community involved in its making. Method used in this research is descriptive method and qualitative data analysis. The qualitative descriptive method is meant that the result of research will provide description or describes in actual, factual and systematically to the examined object. Based on the result is observed that participation style of interest group in South East Aceh in the making of District Budget (APBD) 2003 is by articulating the interest through mass media, formal letter, formal forum or lobbies. The strategy of interest group that used include demonstration, personal relationship, direct representation, formal-institutional channel, approach toward bureaucracy/administration institution, and through invitation toward public, demonstration or protests. Some interest groups are just using participation in lobby/personal relationship form to the policy maker. Majority respondent of interest group participated in the making of District Budget (APBD) Regency of South East Aceh was in the degrees of tokenism, it is not cause of the community weakness only, but the closeness factors of political and bureaucrat elite, did not organize the complete regulation. The elite hegemony through Musbangdes formal mechanism, UDKP and Rakorbang that manipulated aspiration becomes the prominent restraint factor. Similarly with DPRD institution, not open, and did not organize its function cause of its self elite domination, so that another DPRD members enter into pragmatism that ignore its function and the community. While the interest group in the authority circle is categorized on the degree – not participation. While the highest degree --- the community power (degrees of citizen power) is not found in the interest group of the participated community. The restrained factors of participation are: unbalanced relationship between authority and the community, a brittle community group organization, the lower of community politic education and knowledge level, a mistaken political format and policy. With the result of research, some ideas is required in order to build the budget strategy that involves the populace (participative), that is: Builds Movement, Policy Analysis, Advocating, Grass root Community Empowerment, Making Democratic Budget, and Redesign of Aspiration Absorption Pattern.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,APBD,Partisipasi Masyarakat